TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDARABAH BERANTAI (STUDI ATAS PEMBIAYAAN MUDARABAH BTN SYARIAH TERHADAP BMT BIF YOGYAKARTA)

RIKA PURNAMA SARI, NIM. 12380084 (2016) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDARABAH BERANTAI (STUDI ATAS PEMBIAYAAN MUDARABAH BTN SYARIAH TERHADAP BMT BIF YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDARABAH BERANTAI (STUDI ATAS PEMBIAYAAN MUDARABAH BTN SYARIAH TERHADAP BMT BIF YOGYAKARTA)) 12380084_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MUDARABAH BERANTAI (STUDI ATAS PEMBIAYAAN MUDARABAH BTN SYARIAH TERHADAP BMT BIF YOGYAKARTA)) 12380084_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Lembaga keuangan syari’ah sangatlah penting dalam membangun perekonomian umat muslim, terutama di Yogyakarta yang mayoritas penduduknya muslim. Perkembangan lembaga keuangan dengan prinsip syari’ah ini dikenal dengan nama Bank Syariah. Kemunculan Bank Syariah karena keinginan masyarakat untuk melaksanakan transaksi secara Islami. Dari bermacam-macam Bank Syariah, Bank BTN Syariah berdiri di antara yang lainnya. Salah satu produk yang ditawarkan oleh Bank BTN Syariah adalaah pembiayaan mudarabah yang semakin hari semakin bertambah jumlah nasabahnya. Akan tetapi produk tersebut masih diperselisihkan oleh sesama nasabah sendiri, karena dengan adanya penetapan nominal diawal transaksi oleh pihak bank, dan seolah memaksakan untuk menggunakan akad mudarabah, hal ini membuat nasabah merasa berat dengan salah satu nasabah BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri) karena keuntungan bersifat fluktuatif. Adapun kebijakan bank dikeluarkan karena terjadinya ketidak jujuran oleh nasabah yang terkadang tingkat rasio penyetoran drastis lebih rendah dan atau lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga hal tersebut memungkinkan bercampurnya modal bank dengan harta pribadi. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskritif, yaitu bertujuan mengambarkan tentang obyek persoalan penelitian. Adapun caranya dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (field research). Kemudian penyusun menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan metode induktif melalui pendekatan normatif, yakni berdasarkan al-Qur’an dan Hadits juga kaidah-kaidah fikihiyyah.. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya dalam hukum Islam, penetapan nominal di awal transaksi diperbolehkan demi untuk mencapai kemaslahatan bersama. Adapun kebijakan yang dikeluarkan Bank BTN Syariah dengan menentukan bagi hasil yang harus disetorkan nasabah merupakan akad awal sebagai solusi yang ditawarkan bank untuk menghindari kemudaratan. Hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena berlandaskan musyawarah dan itikat baik untuk saling menolong antara pihak yang berakad. Namun, di sisi lain terjadilah pembiayaan mudarabah berantai, dimana pihak Bank BTN Syariah memberikan akad mudarabah kepada BMT BIF dan BMT BIF menyalurkan dana itu kepada anggota-anggota dengan menggunakan akad yang sama yaitu akad mudarabah, maka muncul pertanyaan BMT BIF selaku mud{a>rib atau sha>hibul ma>l, yang berdiri di antara Bank BTN Syariah dan anggota-anggotanya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item