KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA NGEPANREJO KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

MONA VARIESTA INNA CHUTMAISINTHIA, NIM. 11370081 (2016) KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA NGEPANREJO KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA NGEPANREJO KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG)
11370081_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (10MB) | Preview
[img] Text (KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA NGEPANREJO KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG)
11370081_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (831kB)

Abstract

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran dan pola koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyaluran dana BLSM yang merupakan amanah dari kebijakan pemerintah pusat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Ngepanrejo untuk melakukan musyawarah hingga tercapai kata mufakat agar keputusan yang diambil memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Musyawarah Desa adalah koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diberikan kepada masyarakat miskin, sedang dan hampir miskin sebagai kompensasi akibat kenaikan harga BBM. Badan Permusyawaratan Desa berperan penting dalam mendukung perwujudan tata penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik, sehingga BPD harus benar-benar memahami tugas dan fungsi pokoknya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teori koordinasi dan musyawarah. Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta sumber-sumber lain yang mendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ketika sampai pada masyarakat desa tidak benar-benar objektif (tidak tepat sasaran). Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Ngepanrejo dalam penyaluran dana BLSM jika dilihat dengan perspektif siyasah belum berjalan dengan baik, karena tidak ada kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Realita yang terjadi di lapangan bertentangan dengan teori musyawarah dalam hukum Islam. Dalam konteks ini kinerja Pemerintah Desa dan BPD kurang maksimal dalam menjalankan amanah dengan baik yang meliputi hal kewenangan serta etika dan tata cara musyawarah yang sesuai dengan siyasah, karena BPD memiliki hak kontrol yang secara struktural statusnya sama dengan Pemerintah Desa yang membedakan hanya tugas pokok dan fungsinya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. AHMAD PATTIROY, M. Ag.
Uncontrolled Keywords: BPD (Badan Perwakilan Desa), BLSM
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 06 Jun 2016 10:52
Last Modified: 06 Jun 2016 10:52
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20540

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum