PERAN KAIDAH FIKIH DALAM MENETAPKAN HUKUM (STUDI ATAS FATWA-FATWA DSN MUI TAHUN 2013-2015)

AMIN AWAL AMARUDIN, NIM: 1420311067 (2016) PERAN KAIDAH FIKIH DALAM MENETAPKAN HUKUM (STUDI ATAS FATWA-FATWA DSN MUI TAHUN 2013-2015). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAN KAIDAH FIKIH DALAM MENETAPKAN HUKUM (STUDI ATAS FATWA-FATWA DSN MUI TAHUN 2013-2015)) 1420311067_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (PERAN KAIDAH FIKIH DALAM MENETAPKAN HUKUM (STUDI ATAS FATWA-FATWA DSN MUI TAHUN 2013-2015)) 1420311067_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Studi ini berjudul Peran Kaidah Fikih dalam Menetapkan Hukum (Studi Atas Fatwa-Fatwa DSN MUI tahun 2013-2015). Penelitian dilatarbelakangi keprihatinan atas produk keuangan bank syariah Indonesia yang tidak variatif, akibat belum optimalnya inovasi dan pengembangan produk, yang bermula dari fatwa yang kurang berkualitas, sehingga dalam implementasinya timbul banyak penyimpangan dan kesalahan praktik perbankan syariah di lapangan. Kurangnya kualitas fatwa dindikasikan karena terbatasnya aplikasi kaidah fikih yang akurat. Riset ini berupaya menjawab persoalan ketepatan dan keoptimalan penggunaan kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI 2013-2015. Tema ini penting karena terkait peran kaidah fikih dan kualitas fatwa. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif dan perbandingan kaidah fikih, dengan analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan. Data primer berupa fatwa-fatwa DSN MUI 2013- 2015, dan kaidah-kaidah fikih dari kutub turats, diperkuat Forum Group Discussion dengan praktisi bank syariah. Ketepatan diukur berdasarkan pendapat para ulama atas kaidah fikih fatwa. Keoptimalan diukur dengan membandingkan aplikasi kaidah-kaidah fikih fatwa dengan kaidah-kaidah fikih kitab rujukan. Deskripsi data menunjukkan, dari 33 aplikasi kaidah fikih dalam 12 fatwa DSN MUI 2013-2015, hakikatnya hanya 8 kaidah fikih yang digunakan. 6 kaidah fikih diantaranya diulang dan 2 kaidah fikih tidak diulang. Jika dirata-rata, terdapat lebih dari 2,7 kaidah fikih tiap fatwa. Penggunaan kaidah fikih paling banyak pada fatwa no. 96, tentang Islamic hedging (7 kaidah), paling sedikit pada fatwa no.89, tentang refinancing syariah (tidak menggunakan kaidah fikih). 4 dari 12 fatwa dipilih berdasar kategorisasi banyak-sedikitnya kaidah fikih, dianalisis dan dipertajam pada fatwa refinancing syariah, dan dibuktikan dengan hasil wawancara praktisi perbankan syariah. Adapun perbandingan kaidah fikih fatwa dan kaidah fikih kitab: 8/45 pada al-Asybah wa al-Nazair, 8/99 pada al-Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, dan 8/167 pada Maushu’ah al-Qowa’id al-Fiqhiyyah. Kesimpulan, Analisis ketepatan menunjukkan, aplikasi kaidah fikih tidak akurat meskipun sudah benar/sah, berdasar sifat aghlabiyyah kaidah fikih, dan masih terlalu umum, belum diperinci dengan kaidah fikih spesifik. Sedangkan analisis keoptimalan menunjukkan, keoptimalan tidak merata pada tiap fatwa dan jumlahnya minimum. Ketepatan dan keoptimalan penggunaan kaidah fikih dalam fatwa merefleksikan peran penting kaidah fikih. Berbagai peran kaidah fikih dalam penetapan fatwa belum sepenuhnya diterapkan, baru sebatas pendukung landasan hukum al-quran, hadits, dan pendapat ulama. Ketepatan dan keoptimalan aplikasi kaidah fikih mempengaruhi kualitas fatwa, semakin tepat dan optimal aplikasi kaidah fikih, semakin kuat/berkualitas fatwa. Peniadaan aplikasi kaidah fikih berakibat pada ketidakjelasan penetapan fatwa dan rendahnya kualitas fatwa, berpotensi salah penerapan mekanisme akad, membuka celah hukum, dan riskan penyalahgunaan. Tesis mekomendasikan DSN MUI agar lebih teliti memilih kaidah fikih yang tepat menyasar, mendetail, dan menambahkannya untuk menghasilkan fatwa yang kuat dan berkualitas, serta selalu mempertimbangkan qawa’id al-Maqasidiyyah, qawa’id al-Usuliyyah, dan qawa’id al-Fiqhiyyah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item