ANI NURAENI, NIM. 12340148 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN

ISMATUL AZIMAH, NIM. 12340137 (2016) ANI NURAENI, NIM. 12340148 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANI NURAENI, NIM. 12340148 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN) 12340137_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (ANI NURAENI, NIM. 12340148 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS SALAK PONDOH SLEMAN) 12340137_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Amerika Serikat adalah negara yang menggunakan sistem hukum common law, berbeda dengan Indonesia yaitu menggunakan sistem hukum civil law, tetapi keduanya menggunakan model yang menjadi dasar sistem peradilan pidana yang sama yaitu due process model. Sehingga, dengan sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi individu (tertuduh) secara adil dan sesuai dengan standar konstitusi, maka di Amerika Serikat menerapkan plea bargaining system yang mana selain untuk mempercepat proses peradilan pidana melainkan juga untuk memberikan penghormatan atas pengakuan bersalah dari tersangka atau terdakwa. Di Indonesia sendiri konsep seperti plea bargaining yang berlaku di Amerika Serikat baru diatur di dalam Pembaharuan KUHAP yaitu Pasal 199 tentang Jalur khusus, tujuan akan diberlakukannya konsep tersebut hampir sama dengan di Amerika Serikat yaitu untuk mencapai tujuan beracara secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan plea bargaining di Amerika Serikat dan prospek jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP. Beberapa penelitian sudah ada yang membahas masalah tersebut, hanya saja terdapat kekurangan yaitu tidak secara detail menjelaskan penerapan keduanya. Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), dalam penelitian ini, penyusun memperoleh data dari berbagai literatur bahan-bahan pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan dan normatif yaitu dengan melihat hukum positif yang berkaitan dengan plea bargaining system yang berlaku di Amerika Serikat dan konsep jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP di Indonesia, kemudian memberikan penilaian secara objektif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa antara plea bargaining system yang berlaku di Amerika Serikat memiliki persamaan dan perbedaan dengan konsep jalur khusus dalam pembaharuan KUHAP. Plea bargaining system yang termuat dalam Federal Rules of Criminal Procedure pada rule 11, memiliki persamaan dengan konsep jalur khusus di Indonesia yaitu memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa yang memberikan pengakuan bersalah, tetapi dengan ketentuan bahwa pengakuan tersebut diberikan secara sukarela. Kemudian untuk perbedaannya plea bargaining system diterapkan dengan adanya negosiasi antara penuntut umum dengan tersangka atau terdakwa diluar sidang pengadilan, sedangkan konsep jalur khusus diterapkan tanpa adanya proses negosiasi dan pengakuan bersalah dinyatakan oleh terdakwa di muka persidangan setelah pembacaan surat dakwaan. Selanjutnya konsep plea bargaining yang bisa dimasukan dalam konsep jalur khusus yaitu terdakwa dapat melakukan upaya hukum atau perlawanan hukum apabila telah memberikan pengakuan bersalah tetapi dengan ketentuan bahwa terdapat kesalahan yang bersifat konstitusional.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item