MAD SAID, NIM. 12350074 (2016) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI PELAKSANAAN HAK MUT’AH ISTRI (STUDI KASUS DI PA BANTUL TAHUN 2015). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI PELAKSANAAN HAK MUT’AH ISTRI (STUDI KASUS DI PA BANTUL TAHUN 2015))
12350074_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (9MB) | Preview |
|
![]() |
Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI PELAKSANAAN HAK MUT’AH ISTRI (STUDI KASUS DI PA BANTUL TAHUN 2015))
12350074_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (985kB) |
Abstract
Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang dicerainya baik berupa barang, uang dan lainnya. Mut’ah merupakan konsekuensi yang timbul akibat perceraian yang dilakukan oleh pihak suami. Problem seputar pemberian mut’ah sering menjadi kasus yang tidak kunjung usai, karena banyak terjadi dari pihak mantan suami lalai memenuhi kewajibannya, akibatnya pihak mantan istri sering kali dirugikan. Kasus yang sering muncul di masyarakat disebabkan banyaknya istri yang awam tentang hukum akibat perceraian, di samping itu suami cenderung menyepelekan kewajibannya karena menganggap bahwa persoalan telah selesai seiring dengan putusan cerai. Penelitian ini mendeskripsikan serta mengkaji dan menjawab apa sebenarnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kadar atau besarnya mut’ah seorang suami, dan bagaimana hukum Islam mengatur tentang mut’ah tersebut. Penyusun melakukan penelitian yang berupa Field Research (penelitian lapangan) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normative dan yuridis. Putusan Pengadilan Agama Bantul tahun 2015 diambil dengan cara metode dokumen dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, kemudian data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya mut’ah adalah kepatutan dan kemampuan suami, selain itu lama perkawinan yang telah berlangsung juga menjadi dasar pertimbangan dari hakim dalam menentukan besarnya mut’ah. Islam sangat jelas mengatur dan menjembatani hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan hak seorang istri akibat perceraian. Para ulama mazhab telah memberikan batasan tentang hukum pemberian mut’ah, kadar dan jenisnya bagi istri yang dicerai oleh suaminya, hal ini untuk memenuhi rasa keadilan dan menghindari tindakan agar suami tidak mudah menjatuhkan talak.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Drs. H. ABU BAKAR ABAK, MM |
Subjects: | Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (S1) |
Depositing User: | Miftahul Ulum [IT Staff] |
Date Deposited: | 08 Aug 2016 14:43 |
Last Modified: | 08 Aug 2016 14:43 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21525 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |