FARHAN WILDANI, SHI, NIM. 1420310004 (2016) PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012 (STUDI KASUS DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN MADURA. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012 (STUDI KASUS DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN MADURA)
1420310004_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (11MB) | Preview |
|
![]() |
Text (PILIHAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 93/PUU-X/2012 (STUDI KASUS DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN MADURA)
1420310004_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini sangat pesat. Mengingat kegiatan perbankan syariah merupakan kegiataan bisnis yang mana semakin hari semakin meningkat dari hari ke hari, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan bisnis tersebut terjadi sengketa antara pihak yang terlibat baik dari nasabah maupun pihak bank syariah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, menyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui upaya nonlitigasi dan juga putusan tersebut mengakhiri dualisme kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum dan juga. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 hanya menghapus penjelesan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) dan tidak menghapus ketentuan pasal 55 ayat (2) UUPS, jadi ketentuan pasal 55 ayat (2) UUPS masih tetap berlaku, sehingga masih banyak pelaku perbankan syariah yang masih memilih Pengadilan Umum sebagai pilihan forum untuk penyelesaian sengketa, walaupun putusan MK No. 93/PUU-X/2012 sudah sangat jelas bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012, apakah secara penuh mengembalikan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, maka rumusan masalah dalam peneliti ini adalah pertama, bagaimana pilihan forum penyelesaian sengketa di BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) pasca MK No. 93/PUU-X/2012, kedua, faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan BPRS SPM dalam memilih forum penyelesaian sengketa, dan yang ketiga, politik hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jenis penelitian ini dalam tesis ini adalah penelitian lapangan/empris dengan mengkaji dan meneliti salah satu BPRS di Kabupaten Pamekasan yaitu BPRS SPM. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan dengan beberapa pegawai dan Direktur BPRS SPM. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni mendedkripsikan dan menganalisis pilihan forum penyelesaian sengketa di BPRS SPM Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah pertama, bahwa BPRS SPM dalam penyelesaian sengketanya memilih Pengadilan Negeri Pamekasan, dan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga pilihan forum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, kedua setelah adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 hakim Pengadilan Agama tidak bisa menolak lagi perkara sengketa perbankan syariah, dan ketiga politik hukum pada penyelesaian sengketa perbankan syariah terjadi konflik norma, dikarenakan ada beberapa peraturan perundang-undang yang tumpang tindih atau terjadi ketidak sinkron antara peraruran yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information: | Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum., |
Uncontrolled Keywords: | Sengketa Perbanakan Syariah, Choice Of Forum |
Subjects: | Pendidikan Islam (Pesantren) |
Divisions: | Pascasarjana > Thesis > Hukum Islam |
Depositing User: | Drs. Bambang Heru Nurwoto |
Date Deposited: | 30 Aug 2016 13:49 |
Last Modified: | 30 Aug 2016 13:49 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/21838 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |