PEMBINAAN NAZHIRWAKAF DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA BARAT (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANGWAKAF)

KHAIRIYA SAINI PUTRI, NIM. 1420310001 (2016) PEMBINAAN NAZHIRWAKAF DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA BARAT (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANGWAKAF). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMBINAAN NAZHIRWAKAF DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA BARAT (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANGWAKAF)) 1420310001_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PEMBINAAN NAZHIRWAKAF DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) SUMATERA BARAT (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANGWAKAF)) 1420310001_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Nazhir wakaf merupakan salah satu unsur dari wakaf yang mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam berfungsi atau tidaknya harta benda wakaf yang telah diamanahkan wakif kepadanya. Sehingga sebagai nazhir wakaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimana dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang nazhir wakaf, ia berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. Sebagaimana yang terjadi di lapangan, salah satu contohnya nazhir yang ada di Kota Padang, banyak di antara nazhir wakaf tidak mengerti sama sekali mengenai tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengelola wakaf. Oleh karena itulah, pembinaan terhadap nazhir harus dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam pengumpulan datanya, didapat dengan menggunakan tiga metode, yakni wawancara, dokumentasi dan observasi yang datanya dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Hasil dari penelitian menunjukkan pembinaan terhadap nazhir wakaf yang merupakan implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Padang dan BWI Sumatera Barat akan tetapi belum efektif. Dampak dari adanya pembinaan diantaranya, nazhir telah menjalankan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, mulai dari mengadministrasikan harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembinaan dikarenakan beberapa faktor, yakni faktor penegak hukum yang tidak mendata dengan baik nazhir wakaf sehingga ketika ada pembinaan banyak nazhir yang tidak bisa diikutsertakan. Faktor sarana dan fasilitas yakni dana atau anggaran yang minim dalam melaksanakan pembinaan, serta dari faktor kebudayaan yang masih berkembang yakni ikrar wakaf yang hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya ikrar di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item