PRAKTIK GEDHIN TANAH DI MASYARAKAT DESA CANDI KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP DALAM PANDANGAN HUKUM MAZHAB SYAFI’I

MANSUR, NIM. 1420310046 (2016) PRAKTIK GEDHIN TANAH DI MASYARAKAT DESA CANDI KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP DALAM PANDANGAN HUKUM MAZHAB SYAFI’I. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PRAKTIK GEDHIN TANAH DI MASYARAKAT DESA CANDI KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP DALAM PANDANGAN HUKUM MAZHAB SYAFI’I) 1420310046_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (PRAKTIK GEDHIN TANAH DI MASYARAKAT DESA CANDI KECAMATAN DUNGKEK KABUPATEN SUMENEP DALAM PANDANGAN HUKUM MAZHAB SYAFI’I) 1420310046_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Praktik gedhin tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi dilatar belakangi oleh adanya dua faktor. Kedua faktor tersebut adalah kebutuhan mendesak masyarakat dan ajeghe tanah sangkol (menjaga tanah warisan). Praktik gedhin tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi melibatkan adanya pemanfaatan barang gedhin yang dilakukan oleh pihak se ngalak gedhin (penerima gadai). Implikasi praktik semacam ini akan menimbulkan kesulitan bagi pihak se magedhin (penerima gadai) untuk dapat menebus kembali barang jaminan yang berupa tanah, karena instrumen untuk dapat menebus kembali barang jaminan itu dimanfaatkan oleh pihak se ngalak gedhin (penerima gadai). Pada dasarnya hakikat dan fungsi gedhin tanah sama dengan rahn (gadai) yaitu untuk memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan bantuan. Namun kenyataanya praktik gedhin tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi direduksi menjadi lahan empuk untuk memperoleh keuntungan oleh pihak se ngalak gedhin (penerima gadai) dengan mengabaikan kondisi ekonomi pihak se magedhin (pemberi gadai). Praktik gedhin tanah semacam ini dinilai jauh dari nilai-nilai kemanusian dan rasa keadilan, bahkan cenderung adanya eksploitasi kepada pihak se magedhin (pemberi gadai), karena selama barang gedhin belum ditebus maka barang gedhin tetap berada dalam kekuasaan pihak se ngalak gedhin (pemberi gadai). Tesis yang bersifat kualitatif ini secara metodologis ingin mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan praktik gedhin tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi dengan melalui pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang terdapat dalam literatur Islam dan lapangan yang berhubungan dengan informasi tentang aplikasi, mekanisme dan prosedur pelaksaan transaksi gedhin tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gedhin tanah yang berlaku di masyarakat Desa Candi belum sepenuhnya sesuai dengan pandangan hukum mazhab Syafi‟i. Minimal ada tiga hal yang menjadikan praktik gedhin tanah tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan pandangan hukum mazhab Syafi‟i; pertama, ṣigat transaksi gedhin tanah, dimana ṣigat yang digunakan secara implisit tidak ada masalah secara hukum tetapi secara eksplisit mengharuskan adanya pemanfaatan barang gedhin tanah oleh pihak se ngalak gedhin (penerima gadai). Kedua, pemanfaatan barang gedhin tanah yang dilakukan oleh pihak se ngalak gedhin (penerima gadai). Ketiga, masa berakhirnya perjanjian gedhin tanah yang tidak menggunakan batasan waktu, di mana bentuk tersebut dapat menghasilkan suatu perjanjian permanen tanpa pernah menemukan titik akhir laiknya sebuah perjanjian dalam Islam. Sebagai suatu sistem tatanan hukum, Islam tidak akan membenarkan suatu transaksi yang di dalamnya terkandung unsur mendalimi. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan baku berupa prinsip-prinsip transaksi dalam Islam, yaitu transaksi yang didasarkan pada keadilan dan menolak kemudaratan. Demi terciptanya praktik gedhin tanah yang sesuai dengan aturan agama, maka diajukan solusi agar praktik gedhin tanah dilakukan sebagaimana mestinya dalam Islam tetapi terkait dengan pemanfaatan barang gedhin menggunakan akad ijarah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item