TINJAUAN YURIDIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/ PUU-XII/2014 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

DANU ARIS SETIYANTO, NIM. 1420311011 (2016) TINJAUAN YURIDIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/ PUU-XII/2014 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/ PUU-XII/2014 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA) 1420311011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/ PUU-XII/2014 TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA) 1420311011_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan beda agama secara fakta merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam hukum keluarga. Di Indonesia sendiri perkawinan beda agama mengalami perubahan sejak sebelum adanya UU Perkawinan dan setelah adanya UU Perkawinan. Namun walaupun ada perubahan secara regulasi tetapi hal itu tetap saja dianggap beberapa pihak bahwa pengaturan perkawinan beda agama tidak tegas dan dianggap telah ada ketidakjelasan/penyelundupan hukum di dalamnya. Terakhir, Mahkamah Konstitusi memutuskan penolakan seluruhnya tentang uji materiil tentang perkawinan beda agama dalam UUP tersebut. Permohonan pemohon ditolak seluruhnya oleh MK karena dinilai tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu: 1) bagaimana tinjauan yuridis kritis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda agama? 2) apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 terhadap problematika perkawinan beda agama warga negara Indonesia. Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Analisis data dilakukan setelah adanya pengumpulan, klarifikasi dan menelaah data-data yang ada yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dengan menggunakan terori keadilan Hans Kelsen dan keadilan hukum progresif, teori hak asasi manusia, dan teori pluralisme hukum dan unifikasi hukum. Adapun hasil penelitian, yaitu: 1) MK berpendapat bahwa negara mengatur perkawinan berdasarkan agama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam keadilan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa keadilan adalah jika sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang sudah menjadi hukum positif, di antaranya adalah norma agama; Namun di sisi lain, putusan MK tersebut belum bisa memenuhi keadilan progresif yang dimohonkan oleh para pemohon dengan mengabaikan kebahagiaan antroposentris semata. Apabila dikaitkan dengan DUHAM, putusan MK berbeda dengan konsep dalam DUHAM terkait kebolehan perkawinan beda agama yang menyatakan perkawinan dilakukan tanpa batas perbedaan agama. Negara dalam menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara ijitihad bersama. Sehingga, negara hanya melegitimasi pengesahan perkawinan dari agama ditengah pluralisme hukum. 2) Dengan adanya putusan MK, bukan berarti perkawinan beda agama dapat dilarang/tidak terjadi sepenuhnya secara sosiologis. Selain itu, UU Administrasi Kependudukan perlu untuk disinkronkan dengan adanya putusan MK. Selain itu beberapa pihak yang tidak menerima putusan MK, mereka akan memperjuangkan keadilan melalui revisi UUP melalui politik/DPR.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item