KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN SYAFI’I DAN HANAFI

MOCHAMAD ARI IRAWAN, NIM. 09360015 (2016) KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN SYAFI’I DAN HANAFI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN SYAFI’I DAN HANAFI) 09360015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERKAWINAN MENURUT PANDANGAN SYAFI’I DAN HANAFI) 09360015_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan adalah persoalan yang sangat tidak asing di masyarakat, banyak sekali hukum-hukum yang ikut andil dalam mengatur hal ini. Diantaranya adalah hukum agama, negara, dan adat. Di satu sisi terdapat perbedaan dalam hukum yang ditelurkan oleh masing-masing metode pengambilan hukumnya. Sedangkan dalam masyarakat masih ditemukan beberapa praktik menyoal paksaan dalam perkawinan yang berlandaskan konsep wali mujbir ala Syafi’i. Dari sini pembahasan paksaan wali mujbir menjadi menarik karena hal ini melanggar Hak Asasi Manusia terutama hak-hak perempuan dalam kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Berangkat dari kegelisahan di atas, skripsi ini membahas perbedaan konsep wali mujbir dalam Islam yang akan diwakili oleh pendapat Syafi’i dan Hanafi. Bukan hanya itu, skripsi ini juga akan meneliti relevansi konsep kedua tokoh tersebut dengan konteks keindonesiaan. Secara sengaja Syafi’i dan Hanafi yang dibahas dalam skripsi ini karena kedua tokoh tersebut yang mendasari perdebatan dalam konsep wali mujbir. Syafi’i merupakan tokoh yang berpendapat bahwa walilah yang menjadi subyek diberlangsungkannya perkawinan. Syafi’i mengira bahwa wali atau orang tua gadis dianggap lebih berpengalaman, dan anak gadis masih belum tahu sama sekali tentang perkawinan. Sehingga dikhawatirkan adanya salah pilih calon suami yang ideal dalam perkawinan. Berbeda sekali dengan Hanafi, Hanafi tidak mengamini konsep wali mujbir tersebut, karena gadis dengan akal yang dimilikinya sudah dianggap mampu memilih calon suami yang pantas bagi dirinya (al-balighah al-‘aqilah). Hal ini senada dengan Undang-undang Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Undang-undang ini berisikan bahwa perkawinan haruslah berdasarkan persetujuan kedua belah mempelai. Berdasarkan analisa tersebut, skripsi ini juga memberikan kontribusi ilmiah pada masyarakat berupa pemikiran yang relevan dengan masa kekinian dan keindonesiaan terkait pembahasan konsep wali mujbir. Dan juga memberikan pertimbangan bagi perkawinan yang bersih dari kepentingan pihak ketiga dan adil melalui pemikiran Hanafi yang diamini oleh Undang-undang.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item