TINJAUAN PERATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DALAM ISLAM

NABILLA AMALIA SOLIKHAH, NIM. 1420311037 (2016) TINJAUAN PERATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DALAM ISLAM. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN PERATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DALAM ISLAM) 1420311037_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN PERATURAN SISTEM JAMINAN SOSIAL DALAM ISLAM) 1420311037_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pada awal tahun 2014 lalu tepatnya pada tanggal 1 Januari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini merupakan upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk medapatkan pelayanan kesehatan. Penelitiian ini betujuan untuk menganilisa bagaimana tiinjauan hukum Islam terhadap Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan normative. Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini ialah deskriptif-analisis, kualitatif. Sumber data penelitian ini diantaranya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan (JKN), serta buku-buku lain. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa maksud dan tujuan dibuatnya peraturan tentang BPJS ini sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam, maksud dan tujuan peraturan ini yaitu mengandung nilai-nilai kemanfaatan, pemerataan, tolong menolong dan kerjasama. Monopoli Negara dalam hal Jaminan Sosial juga dibenarkan mengingat hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak yang seharusnya memang dikuasai oleh Negara. BPJS adalah wadah yang independen yang didukung dengan Undang-Undang untuk mewujudkan terselenggaranya SJSN yang efektif.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item