PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROSTITUSI DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2007

AGUS ARBAN ANDRIAWAN, NIM. 09340045 (2016) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROSTITUSI DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2007. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROSTITUSI DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2007) 09340045_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROSTITUSI DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2007) 09340045_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (899kB) | Request a copy

Abstract

Pelanggaran Prostitusi merupakan permasalahan hukum yang harus dilakukan penindakan agar supaya tidak timbul permasalahan baru. Prostitusi adalah perbuatan menyimpang dari norma kesusilaan dimana perempuan atau laki-laki menjajakan dirinya untuk mendapatkan kepuasan nafsu dan upah. Prostitusi menyebar sangat pesat di indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, banyaknya pelanggaran prostitusi yang dilakukan dengan berkedok antara lain : tempat karaoke, salon, losmen atau home stay, panti pijat dan lebih parahnya prostitusi secara online. Hal tersebut sudah direspon oleh pemerintah Kabupaten bantul dengan mengeluarkan Perda Tentang Larangan Prostitusi di Kabupaten Bantul, akan tetapi peraturan tersebut seperti tidak di hiraukannya. Bedasarkan problematikan tersebut penyusun merumuskan pokok masala masalah untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran prostitusi di kabupaten bantul, dan apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran prostitusi di Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan perda bantul nomor 5 tahun 2007 Tentang Larangan Prostitusi di Wilayah Kabupaten Bantul. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap prostitusi di kabupaten bantul. Penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian lapangan dan menjelaskan apa yang ada di lapangan dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Data dipadat langsung dari subyek penelitian dengan cara pengamatan secara langsung , wawancara dan melalaui telaah pustaka. untuk menganalisis data penyusun menggunakan metode analisis kualitatif, yakni menggambarkan mengenai peraturan kemudian dikaitkan dengan kenyataannya dilapangan dan akhirnya mengambiil kesimpulan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bantul. Dari hasil penelitian yang sudah penyusun lakukan yaitu pertama penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP dan Polres Bantul meliputi Oprasi pekat dengan cara oprasi gabungan, melakuan penyuluhan ataupun sosialisai tentang pelaranganan prostitusi, dan penindakan bagi pelanggar yang masih ataupun terbukti melakukan pelanggaran prostitusi, kedua upaya penegakan yang dilakuan Satpol PP dan Polres Bantul sudah sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2007 akan tetapi pada setiap aparat penegak akan melakukan penegakan, kabarnya tentang oprasi tersebut sudah bocor, sehingga sesampai di tempat lokalisai atau tempat yang disinyalir ada pelanggaran prostitusi tersebut sudah sepi dari Pekerja Seks (PS) dan para pengunjung (penikmat seks), dan juga penjatuhan pidana kepada para pelanggar prostitusi kurang menimbulkan efek jera sehingga tidak ada rasa takut untuk para PS melakukannya lagi. Kata kunci: penegakan hukum, pelanggaran prostitusi, perda bantul nomor 5 tahun 2007.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item