SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH DPR DAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES

RIDWAN ASHARI, NIM. 09340060 (2016) SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH DPR DAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH DPR DAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES) 09340060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (SISTEM PEREKRUTAN ANGGOTA KOMISIONER KPK OLEH DPR DAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF CHECKS AND BALANCES) 09340060_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur mengenai pengangkatan jabatan komisionernya. Komisioner KPK diangkat melalui proses rekruitmen yang melibatkan pihak eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR). Kewenangan Presiden dalam mengangkat calon komisioner KPK dibagi dengan Tim Pansel yang dibentuknya. Kemudian setelah proses seleksi yang dilakukan Tim Pansel akan mendapat persetujuan Presiden dan diusulkan kepada DPR. Kewenangan DPR tidak hanya menyetujui, tetapi juga melakukan proses seleksi. Kewenangan DPR tersebut oleh banyak ahli hukum dipandang menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang political invation. Karena pada prakteknya DPR lebih memiliki kewenangan lebih dibanding Presiden. Kewenangan Presiden dalam amanat undangundang dibagi kepada Tim Pansel. Apakah proses pelibatan ekseutif dan legislatif sudah cukup memenuhi prinsip checks and balances? Penelitian ini disusun menggunakan metode library research. Penyusun mengumpulkan data-data primer dan sukender sebagai bahan penelitian. Diantaranya, udang-undang dan literatur terkait dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis-dekduktif. Teori yang gunakan untuk menganilis masalah adalah teori demokrasi konstitusional. Hasil penelitian ini mengungkapkan, rekruitmen komisioner yang melibatkan eksekutif dan legislatif tidak memenuhi prinsip checks and balances. Dalam penerapannya ada ketidakberimbangan kewenangan. Pada sisi eksekutif undang-undang mengamanatkan Presiden membentuk Tim Pansel. Di sisi legislatif DPR melakukannya tanpa ada pelibatan unsur di luar kelembagaannya. Ada ketidaksetaraan kewenangan. Selain itu, DPR dalam melakukan proses seleksi cenderung tertutup dan bersifat duplakasi dari kerja Tim Pansel. Kewenangan DPR hanya diterjemahkan dalam sidang komisi III. Sehingga proses seleksi di tangan DPR dimungkinkan terjadinya politic invation. Key Word : Rekruitmen, Presiden dan DPR, Checks and Balances

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item