IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014.

KHOIRUL FUAD, NIM. 09340148 (2016) IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014.)
09340148_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHAP ATAS BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014.)
09340148_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (653kB) | Request a copy

Abstract

Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka dan terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan, tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana agar terdakwa mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Seseorang yang telah menjadi tersangka atau terdakwa tidak berarti telah kehilangan haknya, oleh karena itu, sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP apabila tersangka atau terdakwa secara ekonomi termasuk golongan tidak mampu maka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebagai upaya untuk melaksanakan amanah dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP maka dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan Pasal 56 KUHAP terhadap Terdakwa yang kurang mampu melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan apakah pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang penyusun terapkan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul Adapun hasil penelitian ini adalah Implementasi Pasal 56 KUHAP terhadap terdakwa yang kurang mampu melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan amanah pasal tersebut Dan dalam pelaksanaanya pasal 56 KUHAP tidak ada sanksi bagi aparat penegak hukum jika pasal tersebut dilanggar. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan di lapangan diantaranya Terdakwa terkadang tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat karena masih banyak terdakwa yang tergolong tidak mampu dan diancam hukuman 5 tahun ke atas belum mengetahui tentang bantuan hukum gratis baginya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: 1. FAISAL LUQMAN HAKIM, SH., M.Hum. 2. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., L.LM., M.A.
Uncontrolled Keywords: pasal 56 KUHAP,Pengadilan Negeri Yogyakarta
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 29 Nov 2016 11:38
Last Modified: 29 Nov 2016 11:38
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22621

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum