TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA-MENYEWA TANAH BENGKOK (STUDI KASUS DI DESA PUCUNGREJO MUNTILAN)

FAKIH DENI S NIM: 01380756, (2009) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA-MENYEWA TANAH BENGKOK (STUDI KASUS DI DESA PUCUNGREJO MUNTILAN). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Abstract

ABSTRAK Praktek sewa-menyewa tanah bengkok yang terjadi di Desa Pucungrejo, Muntilan, bukan merupakan kejadian baru akan tetapi sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dengan berpegang pada PERDES yang sudah menjadi adat. Dalam pelaksanaannya tersebut perangkat Desa menyewakan tanah kepada penyewa untuk ditanami tanaman selama 3 (tiga) tahun atau sesuai kesepakatan. Adanya sewa-menyewa tanah bengkok dengan berpegang pada PERDES dalam masyarakat Pucungrejo itu, bisa mengakibatkan ketidakadilan dalam bermuamalat, karena perangkat Desa telah menerima uang penuh, sementara itu penyewa belum memanfaatkan tanah bengkok itu sampai selesai, karena perangkat Desa berhenti dari jabatan sebelum masa tugasnya selesai dan hal ini mengandung unsur spekulasi yang bisa mengakibatkan sewa-menyewa tanah Bengkok yang di larang karena adanya unsur kesamaran. Dari pelaksanaannya tersebut, bagaimana pandangan Hukum Islam ? Berdasarkan permasalahan tersebut maka penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan (field research) mengenai Praktek Sewa-Menyewa Tanah Bengkok di Desa Pucungrejo, Muntilan, dengan cara pendekatan sosiologis yaitu mendekati masalah yang diteliti berdasarkan perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Praktek sewa-menyewa tanah bengkok yang terjadi, perangkat desa berhenti jabatan, maka kesepakatan aqadnya juga berhenti, ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena penyewa telah membayar uang sewa lunas tapi Ia tidak bisa memanfaatkan tanah itu sampai selesai dan juga mendapatkan ganti rugi hal ini termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil. Yang kedua, praktek yang terjadi dengan berpegangan pada peraturan desa, mengandung unsur Gharar karena waktu pengambilan manfaat tergantung pada nasib jabatan perangkat desa, dan ini tidak bisa diketahui secara pasti.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item