FUNGSI DAN DAMPAK PEMBERIAN SANKSI DENDA DALAM PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA PACAREJO, KECAMATAN SEMANU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

MUHAMMAD ATOK IRROHMAN, NIM. 11350098 (2016) FUNGSI DAN DAMPAK PEMBERIAN SANKSI DENDA DALAM PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA PACAREJO, KECAMATAN SEMANU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (FUNGSI DAN DAMPAK PEMBERIAN SANKSI DENDA DALAM PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA PACAREJO, KECAMATAN SEMANU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)) 11350098_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (FUNGSI DAN DAMPAK PEMBERIAN SANKSI DENDA DALAM PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA PACAREJO, KECAMATAN SEMANU, KABUPATEN GUNUNGKIDUL)) 11350098_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Peminangan adalah salah satu tahap yang harus dilalui sebelum perkawinan. Idealnya harapan hasil dari peminangan adalah berlanjut hingga ke jenjang perkawinan. namun adanya konflik pasca peminangan sering tidak menutup kemungkinan berakhir pada pemutusan peminangan. Terjadinya pemutusan atau pembatalan peminangan sebenarnya adalah fenomena yang lumrah, jika pemutusan peminanganya karena alasan yang logis dan dibenarkan oleh syara’. Namun, jika terjadi pemutusan peminangan sepihak yang disebabkan karena adanya pilihan calon pasangan yang lebih bagus, baik dari segi materi maupun fisik. Tentu saja hal ini akan menimbulkan masalah baru. Masyarakat Desa Pacarejo merupakan daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Rasa solidaritas yang tinggi membuat masyarakat setempat mempunyai inisiatif untuk membuat aturan tentang pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pasca peminangan, yaitu dengan menerapkan sanksi denda terhadap pemutusan peminangan dengan alasan yang tidak bisa di pertanggung jawabkan baik secara agama maupun adat. Berangkat dari fenomena tersebut penyusun tertarik mengadakan penelitian untuk mengkaji secara mendalam tentang fungsi dan dampak dari diterapkanya aturan sanksi denda pembatalan peminangan di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul. Kemudian penyusun mencoba untuk menganalisis aturan tersebut menurut Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Sifat penelitiannya adalah preskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan yang menggunakan Hukum Islam, baik berasal dari naṣ Al-Qur’an dan Al-Hadis maupun dari kaidahkaidah fiqih serta pendapat para ulama yang berkaitan tentang masalah ini sebagai landasan berpikir. Sementara analisis data dengan metode induksi, yaitu dengan menganalisa data khusus yang mempunyai unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi sanksi pembatalan peminangan yang paling utama adalah: pertama untuk menjaga martabat dan wibawa masyarakat setempat. Kedua, menciptakan perasaan aman dan nyaman khususnya bagi perempuan. Ketiga, menjadi solusi alternatif untuk mengantisipasi dan meredam gejolak negatif serta menguatkan komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Jika dianalisis secara seksama dan dilihat dari segi fungsinya, aturan sanksi pembatalan peminangan di Desa Pacarejo termasuk dalam kategori ‘Urf sahih. Oleh karena itu, aturan sanksi pembatalan peminangan yang berlaku di Desa pacarejo tidak bertentangan dengan hukum Islam atau diperbolehkan. Sementara dampak negatif yang terjadi adalah adanya upaya untuk mengelabui aturan tersebut dengan cara berpura-pura menikah lalu bercerai dalam beberapa hari kemudian untuk menghindari sanksi tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item