TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN GONDOKUSUMAN DAN TEGALREJO TAHUN 2015)

FAIZ ADZKIA ARSYAD, NIM. 11350002 (2016) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN GONDOKUSUMAN DAN TEGALREJO TAHUN 2015). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN GONDOKUSUMAN DAN TEGALREJO TAHUN 2015)) 11350002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH (STUDI TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA KECAMATAN GONDOKUSUMAN DAN TEGALREJO TAHUN 2015)) 11350002_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan bertujuan menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan keduanya, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Pada masa awal Islam, pencatatan pernikahan memang tidak ada, tetapi seiring berjalannya waktu, pencatatan nikah dijalankan demi kemaslahatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah yang berisi tentang biaya pencatatan nikah dan rujuk gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali apabila dilakukan di dalam KUA, akan tetapi jika melaksanakan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja maka dipungut biaya sebesar Rp 600.000. Peraturan tersebut adalah peraturan terbaru yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Kekurangan dari PP Nomor 47 tahun 2004 adalah banyaknya praktek gratifikasi di kalangan oknum penghulu, dan menyebabkan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah atas dasar kemaslahatan untuk menghilangkan praktek gratifikasi. Penyusun dalam melakukan penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah apabila ditinjau dengan hukum Islam, dan untuk mengetahui dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah di KUA Tegalrejo dan Gondokusuman. Masyarakat di kedua kecamatan tersebut berbeda kualitas pendidikannya, walaupun dalam satu wilayah Kota Yogyakarta. Lalu, bagaimana perbedaan antara keduanya dalam menanggapi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh di Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman tentang Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman dan Pandangan Calon Manten di Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman. Data sekundernya adalah data berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dari data yang didapat, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemerintah dalam menghilangkan praktek gratifikasi di kalangan oknum penghulu sudah dirasa berjalan dengan baik dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah. Kemaslahatan yang ditimbulkan adalah hilangnya praktek gratifikasi. Masyarakat Kecamatan Tegalrejo yang notabene pendidikannya kurang, belum paham tentang peraturan terbaru tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KUA di kecamatan tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item