PARTISIPASI PUBLIK DALAM RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUMENEPTAHUN 2014-2015

A. RAHMAN, NIM: 12340102 (2016) PARTISIPASI PUBLIK DALAM RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUMENEPTAHUN 2014-2015. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PARTISIPASI PUBLIK DALAM RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUMENEPTAHUN 2014-2015) 12340102_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (PARTISIPASI PUBLIK DALAM RAPERDA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUMENEPTAHUN 2014-2015) 12340102_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (910kB)

Abstract

Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan merupakan simbol bahwa pemerintahan dijalankan dengan demokratis dan memposisikan masyarakat sebagai mitra kerja pemerintahan. Salah satu bentuk partisipasi publik adalah keikutsertaan publik dalam merumuskan atau menyusun peraturan perundangundangan yang hendak di jalankan oleh pemerintah. Dalam pemerintahan Daerah, partisipasi publik juga menjadi hal penting dalam menjalankan otonominya. Sehingga masyarakat juga ikut serta membangun daerah bersama-sama pemerintah daerah. pemerintah daerah melalui otonomi daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya, pemerintah daerah diwajibkan membuat Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan juga menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan raperda APBD harus diawali dengan Musrenbang tingkat desa sampai tingkat provinsi/kabupaten. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD wajib melibatkan publik. Sebelum dilakukan pembahasan di forum paripurna, raperda harus terlebih dahulu disebarluaskan dan diadakan hearing atau sosialisasi yang dapat memperbaiki rancangan sebelum diambil keputusan. Kewenangan membentuk peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimiki semua pemerintahan daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Sumenep. Sehingga perlu dilakukan penelitian atas partisipasi masyarakat Sumenep dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2014-2015, untuk mengetahui apakah dalam proses penyusunan sampai pada tahap pengesahan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris, untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan meliputi kegiatan observasi secara langsung, dan juga wawancara secara mendalam dan terpimpin kepada narasumber dari Pemerintahan dan juga dari masyarakat/LSM yang berkepentingan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam penyusunan dan pembahasan raperda APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2014-2015, lemah. Pembahasan dan pengambilan keputusan untuk ditetapkan menjadi APBD tidak tepat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Keadaan ini menyebabkan Perda APBD Sumenep Tahun 2014-2015, secara teoretik menjadi inkonstitusional atau tidak dapat diberlakukan. Ruang-ruang publik tidak difungsikan sebagaimana mustinya, sehingga berdampak pada tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kata kunci: Partisipasi Publik, Raperda APBD, Kabupaten Sumenep.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item