PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN TERHADAP PENJAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMBERIAN KREDIT PERORANGAN (STUDI KASUS BANK JAWA BARAT CABANG SURAKARTA)

DWI PRASETYO PUJO WIBOWO, NIM. 12340036 (2016) PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN TERHADAP PENJAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMBERIAN KREDIT PERORANGAN (STUDI KASUS BANK JAWA BARAT CABANG SURAKARTA). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

[img]
Preview
Text (PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN TERHADAP PENJAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMBERIAN KREDIT PERORANGAN (STUDI KASUS BANK JAWA BARAT CABANG SURAKARTA))
12340036_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview
[img] Text (PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN TERHADAP PENJAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMBERIAN KREDIT PERORANGAN (STUDI KASUS BANK JAWA BARAT CABANG SURAKARTA))
12340036_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

[ENGLISH] Credit Guna Bhakti is one employee loans offered by Bank Jabar Banten branch of Surakarta and one of the requirements that must be included by an employee as a debtor is he must ensure the Decree of the Civil Service. Then the issue is whether SK PNS as Collateral can meet the Fiduciary principle which have been included in article 8 of Law No. 10 of 1998 concerning amendments to the Law No. 7, 1994 banks. There are various forms of collateral among public guarantees and special guarantees, collateral material and individual guarantees and collateral material that has properties such as retention rights and privileges (rights privelege). To answer regarding these problems, the authors use quantitative data collection techniques and also using empirical juridical approach to find out about how the Application of Principle of Confidence Guarantee SK PNS in Individual Credit Agreement and its functions and its legal consequences. Then the application of the Fiduciary Principle in the assurance SK civil servants, had previously been based and is secured by a series of legal events such as the creation of the MoU between the Bank and the relevant authorities, relevant agencies as a Corporate Guarantee in the MoU so that the creditors felt safe, and only then an employee can carry out stage principal in applying credits to the debtor until the credit realization that with the establishment of the letter of credit agreement. By looking at these stages of course this is in accordance with the theory of the belief that one will not necessarily lead to a statement, but a statement that raises a trust can already be used as a statement. Belief Principle Against SK PNS based also on the functions of the administration, so that there arises a causality which if the debtor does not immediately pay the debt then he will not get his rights in the administration, then it is called as a right of retention. Retention rights if in view characteristics then it is similar as collateral to pledge, only one which distinguishes that he can’t execute such collateral. It concluded that SK PNS is a specific guarantees which have a material nature, as it has been contained in article 1812 of the Civil Code. So that the function and effect of law is Bank Jabar Banten Branch Surakarta get tenure as a Preferred Lender separatist because of its role as a receiver Corporate Guarantee and Letter of Authorization Absolute in cutting salaries. Keyword: Decree of the Civil Rights Retentie, Corporate Guarantee. [INDONESIA] Kredit Guna Bhakti adalah salah satu kredit pegawai yang di tawarkan oleh Bank Jabar Banten Cabang Surakarta dan salah satu syarat yang harus di sertakan oleh seorang pegawai sebagai debitur adalah Ia harus menjaminkan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Kemudian Permasalahannya adalah apakah SK PNS sebagai Agunan ini dapat memenuhi asas Kepercayaan yang mana telah termuat dalam pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang perbankan. Ada bermacam-macam bentuk jaminan di antaranya jaminan umum dan jaminan khusus, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan dan jaminan yang memiliki sifat kebendaan seperti hak retensi dan hak istimewa (hak privelege). Untuk menjawab mengenai permasalahan tersebut maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif dan juga menggunakan metode pendekatan Yuridis empiris untuk mengetahui mengenai bagaimana Penerapan Asas Kepercayaan terhadap Penjaminan SK PNS dalam Perjanjian Kredit Perorangan beserta fungsi dan akibat hukumnya. Kemudian penerapan asas kepercayaan dalam penjaminan SK PNS tersebut, sebelumnya telah dilandasi dan dijamin dengan rangkaian peristiwa hukum seperti pembuatan MoU antara Bank dengan Dinas terkait, Dinas terkait sebagai Corporate Guarantee dalam MoU tersebut sehingga Kreditur merasa aman, dan setelah itu barulah seorang pegawai dapat melaksanakan tahap pokok dalam pengajuan kredit kepada debitur hingga proses realisasi kredit yang dengan dibuatnya surat perjanjian kredit. Dengan melihat tahap-tahap tersebut tentunya hal ini sesuai dengan teori kepercayaan bahwa suatu kehendak belum tentu menimbulkan suatu pernyataan, akan tetapi suatu pernyataan yang menimbulkan suatu kepercayaan sudah dapat dijadikan sebagai suatu pernyataan. Asas Kepercayaan Terhadap SK PNS mendasarkan juga pada fungsinya secara administrasi, sehingga timbullah suatu kausalitas yang mana apabila debitur tidak segera melunasi hutangnya maka ia tidak akan mendapatkan hak-haknya secara administrasi, kemudian hal inilah yang disebut sebagai hak retensi. Hak retensi apabila di lihat ciri-cirinya maka ia mirip seperti jaminan gadai, hanya satu yang membedakan yaitu ia tidak dapat mengeksekusi agunan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SK PNS merupakan jaminan khusus yang memiliki sifat kebendaan, sebagaimana yang telah termuat dalam pasal 1812 KUHPerdata. Sehingga fungsi dan akibat hukumnya adalah Bank Jabar Banten Cabang Surakarta memperoleh kedudukan sebagai Kreditur Preferen yang separatis karena peranannya sebagai penerima Corporate Guarantee dan Surat Kuasa Mutlak dalam memotong Gaji. Keyword: Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil, Hak Retentie, Corporate Guarantee.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: 1.Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum. 2.Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.
Uncontrolled Keywords: ASAS KEPERCAYAAN, PENJAMINAN SURAT KEPUTUSAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, KREDIT PERORANGAN, BANK JAWA BARAT, CABANG SURAKARTA)
Subjects: Keuangan Syariah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 09 Feb 2017 09:57
Last Modified: 09 Feb 2017 09:57
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/23945

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum