Hasyim, A. Dardiri (2016) Overview of Islamic Law on “Leasing” Implementation in The Indonesian Civil Code. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.50 (No.1). pp. 1-12. ISSN 2443-0757
|
Text (Overview of Islamic Law on “Leasing” Implementation in The Indonesian Civil Code)
A Daediri Hasyim - Overview of Islamic Law on “Leasing” Implementation in The Indonesian Civil Code.pdf - Published Version Download (217kB) | Preview |
Abstract
Abstract: Leasing agreement is a mixture of agreements on purchasing, selling, and renting. In leasing, when a buyer can’t buy goods in cash, then the agreement is held in which the buyer is allowed to repay with several installments. The goods will be owned by the buyer by the time the installments have been paid. During the payment of installments, as long as it is not paid completely, the buyer is still a tenant. As a tenant, the buyer is only allowed to take advantage of the goods and does not have the right to transfer the goods to another person. If the transfer term is broken before the payment of installments is completed, then the buyer will be subjected to criminal accusations because he/she makes the others’ property lost. Then, the leasing agreement here is likely to lead to a form of a purchase agreement rather than of a renting, for the main point is all about the transfer of property rights. The different status over the ownership of goods will also have different legal consequences. In terms of purchase, a buyer becomes the owner of the goods, which makes him feel free to do over the things possessed, such as leasing them as rental, mortgage, and so on to another party. In terms of leasing, whereas the buyer has not become the owner of the goods, he could not act lawfully over them. While Islam has the basic law upon leasing agreement, it is necessary to implement this law in leasing agreement towards the Indonesia Civil Code. Abstrak: Perjanjian sewa beli merupakan percampuran antara perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Oleh karena itu jika pihak pembeli tidak dapat membeli barang sekaligus atau lunas, maka diadakan sarana perjanjian dimana pihak pembeli diperbolehkan mengangsur dengan beberapa kali angsuran. Sedangkan hak milik baru akan berpindah tangan pada saat pembeli sudah membayar semua angsuran dengan lunas. Dan selama angsuran tersebut belum dilunasi maka pembeli masih menjadi penyewa. Sebagai penyewa, maka ia hanya berhak atas pemakaian atau mengambil manfaat atas barang tersebut dan penyewa tidak mempunyai hak untuk mengalihkan atau memindah tangankan barang tersebut kepada orang lain. Jika hal tersebut dilakukan oleh pembeli sewa, maka ia akan dikenai sanksi pidana karena dianggap mengelapkan barang milik orang lain. Perjanjian sewa beli lebih cenderung mengarah atau menjurus pada bentuk perjanjian jual beli dari pada sewa menyewa. Karena dalam perjanjian sewa beli, peralihan hak milik adalah yang menjadi pokok utamanya. Jadi tujuan sewa beli adalah untuk menjual barang, bukan untuk menyewakan atau menjadi penyewa barang. Akibat dari perbedaan atas kepemilikan itu, maka berbeda pula akibat hukumnya. Dalam jual beli, oleh karena pembeli seudah menjadi pemilik barang, maka ia bebas bertindak hukum atas barang, misalnya: menjual, menggadaikan, menyewakan, dan lain-lain, sedangkan dalam sewa beli karena pembeli belum menjadi pemilik barang, maka ia tidak boleh bertindak hukum atas barang tersebut. Pada akhirnya diperlukan dasar hukum Islam yang jelas tentang pelaksanaan sewa beli dalam hukum perdata. Kata Kunci: hukum Islam, hukum perdata, sewa beli
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | hukum Islam, hukum perdata, sewa beli |
Subjects: | Hukum Islam |
Divisions: | Jurnal > 7. Asy Syir’ah |
Depositing User: | Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id) |
Date Deposited: | 02 Mar 2017 14:35 |
Last Modified: | 03 Mar 2017 08:44 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24315 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |