KEDUDUKAN HUKUM IJAZAH SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERORANGAN (STUDI DI BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA)

HUSNI AMRI S, NIM. 12340044 (2017) KEDUDUKAN HUKUM IJAZAH SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERORANGAN (STUDI DI BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEDUDUKAN HUKUM IJAZAH SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERORANGAN (STUDI DI BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA)) 12340044_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (KEDUDUKAN HUKUM IJAZAH SEBAGAI AGUNAN KREDIT PERORANGAN (STUDI DI BMT BINA IHSANUL FIKRI YOGYAKARTA)) 12340044_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Penyaluran pinjaman dengan agunan ijazah oleh BMT Bina Ihsanul Fikri merupakan program penyaluran dana yang sifatnya modal kerja. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tengah menggalakkan dunia wirausaha dikalangan sarjana yang diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang mandiri. Kemenkop dan KUKM melalui satuan kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDP) bekerjasama dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan dan lembaga keuangan menjaring para sarjana yang memiliki keinginan merintis wirausaha dan mengembangkannya. Sarjana sebagai pendatang baru di dunia usaha tentu memiliki keterbatasan dari berbagai segi termasuk modal. Modal kerja yang diberikan dengan agunan ijazah cukup beresiko bila menilik cara pengikatannya sendiri. Jika ditinjau dari sudut pandang yuridis yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pemberian kredit terhadap masyarakat dengan agunan yang bersifat non komersil khususnya ijazah tidak memiliki dasar hukum (legalitas) yang sifatnya eksplisit guna menentukan cara pengikatannya dan penyelesainnya jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan ijazah sebagai agunan yang diberikan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 2) Bagaimana legalitas dokumen berupa Ijazah sebagai agunan kredit di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. 3) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditor apabila terjadi wanprestasi. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian lapangan (field Research) yaitu dengan melakukan observasi langsung di lapangan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridisempiris. Hasil dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan dan pengikatan ijazah sebagai agunan dalam perjanjian kredit dilakukan dalam tahap penyelidikan dan persetujuan permohonan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengikatan jaminan ijazah sedikit berbeda karena belum dapat dikategorikan jenis pengikatannya. Sehingga yang menjadi acuan pengikatan adalah pada tahap pendataan jaminan dan penandatanganan perjanjian kredit untuk mengikat jaminan ijazah. Legalitas dokumen ijazah sebagai agunan dapat dilihat dari prinsip-prinsip dalam suatu perikatan. Asas kepercayaan dan Asas kebebasan berkontrak menjadi pedoman utama bahwa ijazah merupakan agunan yang sah apabila kedua belah pihak sepakat dan menandatangani isi perjanjian (pacta sunt servanda). Mengingat prinsip dasar perjanjian dengan agunan ijazah ini adalah perjanjian pembiayaan mudhorobah maka peran agunan bukan dinilai dari seberapa besar agunan tersebut dapat melunasi hutang, melainkan dinilai dari akibat dan dampak atas penguasaan ijazah oleh kreditur, sehingga kreditur merasa yakin bahwa debitur akan mengelola modal dengan sesaui kontrak perjanjian secara sungguh-sungguh. Proses penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi lebih menekankan cara-cara musyawarah mufakat karena hal ini didasarkan bahwa dalam perjanjian pembiayaan mudhorobah adalah menggunakan konsep investasi dan bukan konsep hutang piutang. Selain itu, apabila memang terjadi kerugian maka kerugian tersebut dapat di tujukan kepada Kementerian Koperasi sebagai Corporate Guarantee, karena program pembiayaan LPDB merupakan program yang inisiasinya berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dalam proses pelaksanaannya dilakukan kerjasama dengan beberapa lembaga koperasi keuangan baik koperasi konvensional maupun koperasi jasa keuangan syariah yang salah satunya adalah BMT Bina Ihsanul Fikri.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item