PERPU PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM

MUHAMMAD NUR FIRDAUS, NIM. 11370083 (2017) PERPU PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM. Skripsi thesis, PERPU PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM.

[img]
Preview
Text (PERPU PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM)
11370083_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview
[img] Text (PERPU PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM)
11370083_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Perarturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu/Perpu) merupakan suatu peraturan yang bertindak sebagai suatu Undang-Undang. Dalam perpu ini belum diatur dengan jelas makna darurat atau hal ikhwal kegentingan yang memaksa sehingga diperlukannya aturan-aturan yang merinci terkait hierarki dalam perundang-undangan. Pada saat keadaan negara berada dalam kondisi darurat, dengan hal itu presiden dalam waktu yang singkat harus membentuk perpu sebagai aturan yang berlaku pada saat itu dan kedudukannya disamakan dengan undang-undang. Dalam penelitian ini Check and Balance menjadi acuan penting dalam pemerintahan di Indonesia. Terkait hal tersebut budaya demokrasi berimplementasi pada kemusyawaratan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu aspirasi rakyat menjadi prioritas dalam pemerintahan. Adapun terkait hal ikhwal kegentingan yang memaksa atau darurat dalam nomokrasi Islam seorang pemimpin mempunyai kewenangan dengan menentukan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi, mengayomi dan menertibkan. Hal tersebut sesuai dengan tugas presiden dalam menentukan suatu kebijakan yang mempunyai output berupa perpu yang hierarkinya sederajat dengan undang-undang. Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah Library Research yang meneliti tentang hierarki kedudukan perpu yang dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPR. Penelitian ini meninjau permasalahan tersebut dengan teori nomokrasi Islam. Terkait pemerintahan di Indonesia dalam tinjauan nomokrasi Islam secara garis besar sudah sesuai dengan prinsip tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya Tupoksi DPR yang mempunyai kesamaan dengan Dewan syuro’ sehingga dalam pengambilan keputusan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip nomokrasi Islam yaitu dengan cara bermusyawarah dalam mengeluarkan kebijakan atau peraturan. Sehingga perpu tidak dapat digunakan sewenang-wenang karena adanya batasanbatasan kekuasaan yang dimana perpu diawasi oleh lembaga legislatif dan yudikatif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Dr. M. NUR, S.Ag., M.Ag. NIP. 19700816 199703 1 002
Uncontrolled Keywords: Perpu, Tupoksi DPR, Nomokrasi Islam
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Siyasah (S1)
Depositing User: Drs. Bambang Heru Nurwoto
Date Deposited: 06 Apr 2017 09:34
Last Modified: 06 Apr 2017 09:34
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24971

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum