KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM PENATAAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

REFYTA DWI KUSUMANDHANY, NIM. 13370028 (2017) KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM PENATAAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM PENATAAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 13370028_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (9MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN BUPATI PONOROGO DALAM PENATAAN KABUPATEN PONOROGO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 13370028_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Dalam merealisasikan desain kota yang tertata, rapi, nyaman dan sehat, Bupati Ponorogo membentuk beberapa kebijakan terkait dengan penataan kabupaten. Hal ini juga dilakukan untuk meraih kembali piala Adipura dan meningkatkan pelayanan fasilitas publik. Adanya kebijakan ini tentu memiliki manfaat dan dampak terhadap masyarakat Ponorogo. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti dengan rumusan masalah bagaimana proses pembuatan kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten dan apakah kebijakan tersebut bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Ponorogo? Penelitian ini menggunakan Public Policy perspektif Maslahah Mursalah dan field research adalah jenis penelitian ini yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari data yang diperoleh di lapangan baik melalui wawancara maupun observasi langsung di lapangan dan didukung dengan buku-buku, kitab fiqih, skripsi dan surat kabar yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Bupati Ponorogo dalam penataan kabupaten sudah memperhatikan aspek kemaslahatan umum serta mencegah ataupun menghindari kemadaratan dan penyakit. Terbukti dari implementasi kebijakan penataan fasilitas publik yang dinilai tepat sasaran dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Berdasarkan data yang ada, implementasi kebijakan Bupati dalam penataan kabupaten sudah cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kawasan Alun-alun yang sudah tertata dan bersih dari PKL serta parkir kendaraan bermotor yang sudah dialihkan di sebelah timur kawasan Alun-alun, sehingga hak pejalan kaki pun terpenuhi dan dapat mengurangi kemacetan. Selain itu, terciptanya jalur satu arah (one way) pada Jl. Soekarno-Hatta dan Jl. Bhayangkara, adanya pemugaran atau pengecilan bundaran di perempatan Pasar Pon dan bundaran perempatan Keniten serta perbaikan trotoar untuk pejalan kaki di tiga titik lokasi, yaitu di jalan Simoharjo, jalan Soekarno-Hatta dan jalan Diponegoro sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan mengurai kepadatan arus lalu lintas di sepanjang jalan tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item