SISTEM PEMERINTAHAN ADAT SUKU KAJANG KAB. BULUKUMBA SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

DEDI SYAPUTRA NIM: 05370022/04, (2009) SISTEM PEMERINTAHAN ADAT SUKU KAJANG KAB. BULUKUMBA SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (SISTEM PEMERINTAHAN ADAT SUKU KAJANG KAB. BULUKUMBA SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (SISTEM PEMERINTAHAN ADAT SUKU KAJANG KAB. BULUKUMBA SULAWESI SELATAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (289kB)

Abstract

Dialektika masyarakat tradisonal adat Indonesia berbagai tipologi dalam adatnya masing-masing, baik dalam struktural adat, maupun mekanisme dalam menjalani kehidupan (non formal), seperti masyarakat adat suku Kajang, bagi peneliti menggangap pemerintahan adat suku Kajang yang memiliki landasan sosiologi, menurut Emile Durkheim seorang sosiolog terkemuka, masyarakat adalah sistem yang mengikat kehidupan orang-orang dan merupakan lingkungan yang menguasai kehidupan, ikatan masyarakat terhadap induvidu terutama ditentukan pembagian tugas pekerjaan dalam masyarakat. Klasifikasi dalam masyarakat semua mengantar pada sebuah tatanan sosial dalam sebuah masyarakat yang saling membahu untuk menciptakan lingkungan sejahtera atas tanggung jawab yang diberikan. Dengan demikian masyarakat adat Kajang mempunyai lembaga sosial yaitu sebuah sistem pemerintahan adat. Masyarakat adat suku Kajang pada saat pemerintahan Orde Baru mengalami benturan-benturan politik yang mengarah kepada kekecewaan suku adat Kajang terhadap pemerintah, terlihat fanomena penyamaan terdahap ideologi, kepercayaan, keyakinan dan sebagainya. Ketidakkonsistenan ini, masyarakat adat Indonesia belum mampu berdiri seutuhnya di Indonesia, kerena indentitas, simbolisasi, struktur pemerintahan adat, sistem peribadatan, masih dianggap hal yang tabu bagi pemerintah. Menurut penyusun belum mampu mengakomodir keinginan-keinginan masyarakat adat, praktek dilapangan sering terjadi benturan antara keinginan pemerintahan daerah (Formal) dengan masyarakat adat (non formal). Skripsi ini ingin mencoba melihat sudut padang dari politik Islam tetang perkembangan masyarakat adat dalam sebuah ketatanegaraan Islam. Bagaimana konsep Islam untuk menjaga keutuhan sebuah Negara dalam masyarakat yang multidemensi kultural, dengan perspektif Islam. Islam adalah sebuah agama yang datang sesudah terbentuknya budaya-budaya yang sudah berkembang dengan berbagai macam perspektif dan metodelogi, dalam hal dengan menggunakan kualitatif dengan tipe diskriptif-analitis yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran yang benar mengenai fenomena sistem pemerintahan adat suku Kajang dalam perspektif Fiqih Siyasah. Dalam politik Islam, mengakomodir semua tradisi-tradisi sebelumnya, bahkan tradisi tersebut harus dijaga dan kalau bisa disatukan dengan konsep ajaran Islam selagi tidak melangkah pada aturan-aturan Syari’ah. Tidak hanya itu, Islam mengatur kesepakat-kesepatan antara masyarakat yang sudah memiliki tata nilai. Kaidah Fiqih dikatakan tidak ada yang mendahulukan hal yang lebih bermanfaat dari pada memaksa tanpa lahir dari hati nurani sendiri. Oleh karena itu dalam politik Islam tidak ada paksa agama, tetapi dari politik Islam ada paksa untuk bersikap toleransi, saling menghormati, memberi bantuan pada orang yang membutuhkan, dan ketaatan terhadap perjanjian.Dengan demikian terlihat ada sebuah kesamaan antara sistem pemerintahan adat Kajang dengan sistem pemerintahan dalam politik Islam. Diantaranya terdapat kesamaan dalam proses pencalonan pemimpin dan mengkanisme dalam mengambil sebuah keputusan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item