KEDUDUKAN AMANDEMEN UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM

UUN SUNARSIH, NIM. 00360472 (2005) KEDUDUKAN AMANDEMEN UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (KEDUDUKAN AMANDEMEN UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM)
BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text (KEDUDUKAN AMANDEMEN UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ISLAM)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sesuatu yang sangat sakral sebelum era reformasi. Karenanya, walaupun dalam pasal 3 7 UUD 1945 memungkinkan untuk melakukan perubahan atas konstitusi tersebut, namun pasal itu seakan tabu untuk digunakan. Keinginan untuk mengubah UUD 1945 sampai gerakan reformasi muncul pada tahun 1998. Era reformasi dengan lembaga legislatif hasil pemilihan yang demokratis, telah menempatkan UUD 1945 tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral, tidak bisa diubah. Walaupun tetap diakui sebagian besar materi UUD 1945 tetap relevan, namun sebagian lagi dianggap perlu diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Scmangat mengubah ini pula yang mengakibatkan dalam tempo singkat sudah empat kali diamandemen. Dalam hukum Islam, naskh pada umumhya merupakan fenomena penduduk Madinah yang teijadi sebagai akibat perubahan yang dihadapl masyarakat muslim setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Ketentuan-ketentuan yang diintrodusir pada tahap awal munculnya Islam diarahkan untuk merebut hati orang-orang Makkah. Perubahan-perubahan yang ada dimunculkan dalam versus pada waktu masyarakat muslim mendapatkan otoritas kekuasaan dimana legislatif yang baru dianggap mendesak untuk mengatur kehidupan dilingkungan baru Madinah. Perubahanperubahan yang teijadi dalam hukum Islam sendiri luas jangkauannya bisa teijadi Jaiam AI-Qw'an, .-;unnah Jan UUD (produk hasil ijtihad lcgislatif) namun dalam AIQu'an hanya ayat-ayat Madaniyahlah yang pcmah dirubah (naskh), tidak dengan ayat-ayat Makiyah yang bersifat ketuhanan dan inipun terjadi semasa Nabi masih hid up. Kedudukan untuk UUD 1945 yang diamandemen adalah tetap seperti pasal dan ayat-ayat yang belum diamandemen sebelumnya, diubah karena dianggap sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan perkembangan zamar.. lagi, begitupun dengan hukum Islam terjadi perobahan karena berubahnya kendaan dnlam tatanan kehidupan masyarakat dan terjadi ~:mtuk kemaslahatan bersama. Kedudukan pun sama seperti ketentuan-ketentuan yang belum dirubah sebelumnya, artinya ket5ika kedudukannya sebagai yang pertama dalam hicrarki perundang-undangan, maka setclah dian1andemcn kedudukannya tetap sebagai yang pertama, begitupun dalam ketentuan hukum Islam.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: siti Fatimah, SH., M.Hum
Uncontrolled Keywords: Amandemen UUD 1945, Perspektif Hukum Tat a Negara, Hukum Islam
Subjects: Perbandingan Madzhab
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzab (S1)
Depositing User: H. Zaenal Arifin, S.Sos.I., S.IPI.
Date Deposited: 06 Jul 2017 16:03
Last Modified: 06 Jul 2017 16:03
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25949

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum