IZIN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI (TINJAUAN MAṢLAḤAH TERHADAP SURAT EDARAN NO: D.IV/ED/7/1979)

ACH ROSIDI JAMIL, NIM. 1520310011 (2017) IZIN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI (TINJAUAN MAṢLAḤAH TERHADAP SURAT EDARAN NO: D.IV/ED/7/1979). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

[img]
Preview
Text (IZIN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI (TINJAUAN MAṢLAḤAH TERHADAP SURAT EDARAN NO: D.IV/ED/7/1979))
1520310011_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text (IZIN POLIGAMI DALAM MASA IDDAH ISTRI (TINJAUAN MAṢLAḤAH TERHADAP SURAT EDARAN NO: D.IV/ED/7/1979))
1520310011_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Ach. Rosidi Jamil 1520310011, Poligami dalam Masa Iddah Istri (Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979), Program Magister (S 2) Konsentrasi Hukum Keluarga Program Studi Hukum Islam pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (iddah). Sedangkan bagi seorang laki-laki tidak ada ketentuan yang megharuskannya agar menjalani masa iddah. Sehingga aturan ini dapat dipahami bahwa laki-laki yang baru saja menceraikan istrinya boleh langsung menikah dengan perempuan lain. Padahal jika perceraian itu terjadi karena talak raj’i, suami masih dianggap punya ikatan dengan istri yang diceraikan itu. Oleh karenanya, jika sang suami ingin menikah dengan perempuan lain, dia diharuskan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan. Karena jika tidak demikian, jika suami kembali kepada istri yang diceraikannya, sedangkan dia sudah menikah dengan perempuan lain, maka dia telah melakukan penyelundupan hukum. Dengan arti lain sang suami dapat beralasan bahwa tidak ada larangan bagi dia untuk kembali kepada istrinya. Padahal dengan demikian, sebenarnya dia telah berpoligami. Untuk menghindari persoalan tersebut, Dirjen Binbaga Islam Depag RI mengeluarkan Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 Tentang Masalah Poligami dalam Masa Iddah yang mengatur tentang diperlukannya izin poligami dari pengadilan dalam persoalan di atas. Oleh karena itu, surat edaran tersebut menjadi penting untuk dikaji dari perspektif maṣlaḥah untuk kemudian dapat mengetahui kesesuaiannya dengan tujuan dalam hukum Islam. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori maṣlaḥahnya al- Gazāli. Yang mana al-Gazālī meskipun termasuk ulama yang menerima maṣlaḥah sebagai landasan hukum, dia tidak melepaskannya sama sekali. Berbeda dengan aṭ-Ṭūfī yang menjadikan maṣlaḥah sebagai landasan hukum yang mandiri. Berdasarkan metode penelitian dan teori yang digunakan di atas, akhirnya penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: pertama, lahirnya Surat Edaran No. D.IV/Ed/17/1979 adalah karena pada saat itu tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan perkawinan dalam masa iddah. Kedua, dalam tinjauan maṣlaḥah, SE. No. D.IV/Ed/17/1979 adalah termasuk almaṣlaḥah al-murslah. Karena tidak didapati nas yang mendukung atau menolak diberlakukannya izin poligami dan dapat diberlakukannya waktu tunggu bagi lakilaki. Sedangkan berdasarkan skala kualitas maṣlaḥah yang dikandungnya, surat edaran tersebut termasuk kategori al-maṣlaḥah at-taḥsīnī. Karena ia hanya bermuatan dimensi etis saja. Sementara menurut cakupannya, surat edaran itu merupakan al-maṣlaḥah al-aglabah. Karena hanya ditujukan kepada umat Islam. Oleh karena itu, berdasarkan klasifikasi tersebut jika mengacu pada maṣlaḥahnya al-Gazāli surat edaran itu tidak dapat dijadikan landasan hukum. Karena kualitas maṣlaḥah yang dikandungnya hanya bersifat taḥsīnī. Sementara jika mengacu pada maṣlaḥahnya aṭ-Ṭūfī surat eadaran itu dapat menjadi landasan hukum. Karena bagi aṭ-Ṭūfī maṣlaḥah itu dapat menjadi landasan hukum yang mandiri, bahkan bagi aṭ-Ṭūfī, maṣlaḥah tersebut dapat didahulukan dari nas dan ijmak.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
Uncontrolled Keywords: Surat Edaran Nomor D.IV/Ed/17/1979
Subjects: Hukum Islam
Divisions: Pascasarjana > Thesis > Hukum Islam
Depositing User: Miftahul Ulum [IT Staff]
Date Deposited: 17 Jul 2017 09:36
Last Modified: 17 Jul 2017 09:36
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26455

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum