PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010

BACHTIAR MOKOGINTA, NIM. 1520310048 (2017) PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010) 1520310048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010) 1520310048_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (968kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan pasca putusan Mahhkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Aturan normatif hukum Islam menegaskan anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dari hubungan nasab menimbulkan hubungan keperdataan yang lain seperti waris, perwalian dan nafkah. Aturan normatif ini selanjutnya di positivisasi ke dalam UU Perkawinan Tahun 1974 yang dituangkan pada Pasal 43 ayat (1). Sayangnya jaminan kepastian hukum pada pasal itu hanya berlaku pada anak sah. Hal tersebut menggiring pemahaman bahwa ketentuan tersebut diskriminatif terhadap anak luar kawin. Padahal tanpa membedakan status dan kedudukannya, setiap anak dengan semua keterbatasannya wajib untuk diberikan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Putusan MK kemudian menganulir Pasal 43 ayat (1), dan menyatakan anak yang lahir di luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Hal ini mendorong penyusun untuk mecari lebih jauh hubungan keperdataan yang diinginkan UU Perkawinan dan Putusan MK. Mengingat dalam perundangan lainnya perlindungan terhadap hak-hak anak justru tidak membeda-bedakan status anak. Untuk menyelesaikan masalah di atas, penyusun melakukan penelitian pustaka (library research), dengan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan dalam melihat konsep fikih tentang hak keperdataan anak, pendekatan yuridis untuk mengkaji ketentuan UU Perkawinan khususnya Pasal 43 ayat (1), dan pendekatan sosiologis untuk membaca implikasi putusan MK terhadap perubahan hukum perkawinan. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penulis juga menggunakan tiga teori dalam menjawab setiap pokok masalah, pokok masalah pertama menggunakan teori keadilan Islam, masalah kedua menggunakan teori sosiological jurisprudence Rescoe Pound, dan rumusan ketiga sekaligus analisis dan solusi perlindungan hak keperdataan anak luar kawin digunakan teori keadilan Islam dan maslahah Ramadhan al-Buti. Hasil penelitian menyatakan bahwa antara UU Perkawinan dan putusan MK mengenai perlindungan hak keperdataan anak luar kawin saling mendukung dan saling mengisi. UU Perkawinan sudah mengakomodir perlindungan hak keperdataan anak luar kawin namun belum menyentuh realitas keadilan substansial. Hal ini kemudian mendorong MK sebagai penjaga denyut konstitusi menafsirkan kembali pasal yang bersangkutan dan tidak menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan secara mutlak. Namun karena putusan MK dapat menimbulkan beragam penafsiran, penulis mengidealkan kembali bentuk perlindungan sesuai dengan keadilan Islam dan kemaslahatan. Anak yang lahir di luar kawin dapat memiliki hubungan perdata penuh dan "terbatas" dengan ayah biologis. Perdata penuh diberikan bila baik anak hasil nikah sirri maupun anak zina lahir dalam perkawinan. Sementara perdata "terbatas" diberikan bila anak nikah sirri dan anak hasil zina terlahir sebelum adanya akad perkawinan. Bentuk hubungan perdata "terbatas" yang dimaksud adalah ayah biologis bertanggung jawab memberikan nafkah dan wasiat wajibah maksimal 1/3.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item