PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGURANGI NON PERFORMING FINANCING BANK PEMBIYAAN RAKYAT SYARI’AH YOGYAKARTA

RIZA RIZKI FAOZAN SYAKUR, NIM. 1520310060 (2017) PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGURANGI NON PERFORMING FINANCING BANK PEMBIYAAN RAKYAT SYARI’AH YOGYAKARTA. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGURANGI NON PERFORMING FINANCING BANK PEMBIYAAN RAKYAT SYARI’AH YOGYAKARTA) 1520310060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGURANGI NON PERFORMING FINANCING BANK PEMBIYAAN RAKYAT SYARI’AH YOGYAKARTA) 1520310060_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi dan disebut lembaga extraordinary, di mana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti Perbankan, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank (asuransi, dana pensiun dan termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen) seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi pihak manapun. Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan. dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun Tesis ini adalah penelitian lapangan (field reserch).dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan metoda studi kasus. Studi kasus penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian dan mengevaluasi hasil pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. Obyek dalam penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pengawasan aktif dan pengawasan pasif dengan menggunkan berdasarkan kepatuhan. Risiko dan pengawasan terintegrasi. Peneliti menggunkan dasar aturan otoritasa jasa keungan yang ketentuan bahwa NPF dibawah 5%. Ketika Bank Pembiyaan rakyat syariah yang mayoritas lebih dari atau diatas 5% dari 12 hanya satu yang sesuai yaitu dibawah 5% dengan standar ketentuan otoritas jasa keuangan

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item