KEPALA NEGARA NON-MUSLIM DALAM PANDANGAN SANTRI AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA

Hayi Maria Ulfa, NIM.13370019 (2017) KEPALA NEGARA NON-MUSLIM DALAM PANDANGAN SANTRI AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEPALA NEGARA NON-MUSLIM DALAM PANDANGAN SANTRI AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA) 13370019_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (11MB) | Preview
	Text (KEPALA NEGARA NON-MUSLIM DALAM PANDANGAN SANTRI AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA) 13370019_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Pemimpin adalah orang yang mengatur umat untuk mewujudkan maslahat. Selain mengatur urusan dunia pemimpin juga mengatur dalam syariat. Akan tetapi pemimpin di Indonesia menjadi suatu perdebatan antar boleh dan tidak dipimpin oleh pemimpin non-Muslim melihat mayoratas di Indonesia bergama Islam. Hal ini muncul kembali karena dilatarbelakangi oleh kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purna. Dari kasus ini menimbulkan respon seluruh masyarakat terutama ormas Islam, para mahasiswa dan juga para kalangan santri. Padahal dalam konstitusi Indonesia Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 tidak ada larangan bagi seorang warga negara Republik Indonesia, apapun agama, suku, etnisnya untuk menjadi presiden RI. Penelitian ini berupaya menjelaskan kepala negara non-Muslim di Indonesia dalam pandangan santri al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptifanalisis, dengan teknik pengumpulan data Wawancara (interview), kepustakaan dan dekomentasi. Untuk menganalisis data penyususn menggunakan analisis kualitatif dengan metode induktif dan dekdiutif, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif. Yuridis terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan normatif terhadap prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam Al-Qur’an. Temuan penelitian adalah . Pertama, pendapat santri yang mengatakan bahwa di negara Indonesia boleh atau tidak menjadi suatu masalah kepala negara dipimpin oleh non-muslim. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh apabila di Indonesia yang mayoritas muslim dipimpin oleh kepala negara nonmuslim. Pandangan santri yang membolehkan kepala negara non-muslim di Indonesia sesuai dengan prinsip fiqh siyasah sedangkan pandangan santri yang tidak setuju kepala negara non-muslim di Indonesia tidak sesuai dengan Fiqh Siyasah, karena dalam fiqh siyasah mencari suatu kemaslahatan meskipun tidak ada dalil yang mengaturnya. Akar pandangan santri tersebut terpolisasi dalam dua kualifikasi yaitu pola pikir Rasional dan pola pikir Irasional.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item