MANAJEMEN PELAYANAN MANASIK HAJI OLEH BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI UMROH (PHU) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016

HARLITA RIANDINI, NIM. 13240067 (2017) MANAJEMEN PELAYANAN MANASIK HAJI OLEH BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI UMROH (PHU) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (MANAJEMEN PELAYANAN MANASIK HAJI OLEH BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI UMROH (PHU) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016) 13240067_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (MANAJEMEN PELAYANAN MANASIK HAJI OLEH BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI UMROH (PHU) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016) 13240067_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Manajemen pelayanan manasik haji merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan bimbingan manasik haji yang meliputi pelayanan, pembinaan dan perlindungan jamaah haji. Mengingat kompleksitasnya ibadah haji bukan hanya menjadi privasi seorang muslim, tetapi juga melibatkan peran negara dalam mengatur dan menfasilitasi warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Karena dalam pelaksanaan ibadah haji perlu adanya jaminan kenyamanan dan keamanan. Berkaitan dengan jaminan tersebut, Kementerian Agama sebagai pihak penyelenggara harus mampu memberikan pelayanan yang baik. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati, dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan sasaran penelitian. Melalui penelitian ini bahwasanya dapat diketahui manajemen pelayanan manasik haji oleh Bidang Penyelenggara Haji Umroh (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji mengalami beberapa kendala yang signifikan. Pelayanan juga dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, namun ada beberapa kegiatan yang terkendala waktu, biaya serta kesetersediaan fasilitas. Adapun data kebijakan-kebijakan beserta surat rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan berasal dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item