PEMENUHAN HAK POLITIK DIFABEL DALAM PILKADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 (STUDI IMPLEMENTASI UU NO. 8 TAHUN 2016)

METTY SINTA OPPYFIA, NIM. 11370076 (2017) PEMENUHAN HAK POLITIK DIFABEL DALAM PILKADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 (STUDI IMPLEMENTASI UU NO. 8 TAHUN 2016). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PEMENUHAN HAK POLITIK DIFABEL DALAM PILKADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 (STUDI IMPLEMENTASI UU NO. 8 TAHUN 2016)) 11370076_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PEMENUHAN HAK POLITIK DIFABEL DALAM PILKADA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 (STUDI IMPLEMENTASI UU NO. 8 TAHUN 2016)) 11370076_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Hak politik penyandang disabilitas dalam konteks Pilkada Kota Yogyakarta tidak luput dari berbagai macam problematika dalam penyelenggaraannya. Hal ini seolah menjadi anomali, pasalnya Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendeklarasikan diri sebagai kota inklusi melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perundang-undangan juga mengatur hak politik penyandang difabel melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Implementasi UU No.8 Tahun 2016 dilihat melalui perspektif siyasah syar‟iyyah yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana implementasi undang-undang dengan kesesuaian hak politik warga negara dalam Islam yang meliputi hak memilih dan dipilih, berserikat dan berkumpul, serta berpendapat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Dan bagaimana pandangan siyasah syar‟iyyah terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pemenuhan Hak Politik Difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan berupa wawancara tak terstruktur atau terbuka. Hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa dalam perspektif siyasah syar‟iyyah implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017 sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan siyasah syar‟iyyah yaitu prinsip musyawarah dan prinsip keadilan sosial melalui pendidikan politik, sosialisasi dan simulasi pelaksanaan Pilkada kepada pemilih difabel. Prinsip kebebasan diwujudkan melalui penggunaan teknologi braile template untuk pemilih difabel netra, TPS akses untuk pemilih difabel daksa, dan informasi visual serta pendamping pemilih untuk difabel rungu. Namun demikian masih terdapat kendala di lapangan terkait pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2017. Kendala yang ada diantaranya adalah dalam tahap persiapan, mulai dari sosialisasi yang kurang merangkul semua golongan pemilih difabel khususnya difabel rungu atau tuli, kurangnya informasi tentang visi misi paslon, hingga adanya ketidak-sesuaian data calon pemilih. Di tahap penyelenggaraan, kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya pendamping untuk pemilih difabel rungu atau tuli.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item