PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP KINERJA NAZHIR WAKAF DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA

FADHLY KHARISMA RAHMAN, NIM. 13350057 (2017) PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP KINERJA NAZHIR WAKAF DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga.

Preview	Text (PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP KINERJA NAZHIR WAKAF DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA) 13350057_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (PENERAPAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP KINERJA NAZHIR WAKAF DI PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA) 13350057_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Nazhir mempunyai kedudukan penting dalam pengelolaan harta wakaf. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara, mengurusi, mengembangkan wakaf dan menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasarannya. Pada prinsipnya, seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola harta benda wakaf ialah nazhir baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Nazhir memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf mengenai tugas bagi nazhir. Kinerja nazhir dapat diukur dari seberapa besar tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. Tetapi kenyataan yang terjadi, ada diantara nazhir tidak melakukan tugas dengan semestinya. Hal ini apakah terjadi terhadap nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan Pasal 11 terhadap nazhir organisasi ini beserta kendala-kendala yang dihadapinya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi yang datanya dianalisis menggunakan metode induktif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi penerapan tugasnya belum dilakukan secara keseluruhan. Adapun penerapan Pasal 11 mengenai tugas nazhir dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Pertama, mengadministrasikan harta wakaf telah dilakukan oleh nazhir wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sleman. Kedua, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf telah dilakukan akan tetapi penerapannya belum maksimal. Ketiga, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengarahan terkait format laporan tersebut dari BWI perwakilan kabupaten, sehingga PDM Sleman belum pernah melaporkan pelaksanaan tugas. Kendala-kendala yang yang dihadapi dalam kinerja nazhir wakaf adalah kurangnya kesadaran para nazhir wakaf Muhammadiyah tingkat Cabang dalam menyerahkan data harta wakaf tepat pada waktunya, minimnya pengembangan harta wakaf secara produktif, kekurangan tenaga pengelola wakaf, kekurangan sumber dana dalam pengelolaan, kurang setujunya beberapa takmir masjid wakaf Muhammadiyah terkait pemasangan prasasti wakaf, dan belum adanya sosialisasi terkait format laporan dari BWI perwakilan kabupaten.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item