PENERTIBAN KENDARAAN BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

AULIA RACHMAN FIRDAUSY, NIM. 13340036 (2017) PENERTIBAN KENDARAAN BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (PENERTIBAN KENDARAAN BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA) 13340036_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (10MB) | Preview
Preview	Text (PENERTIBAN KENDARAAN BECAK MOTOR (BETOR) DI KOTA YOGYAKARTA OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA) 13340036_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview

Abstract

Becak motor merupakan salah satu kendaraan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta walaupun tidak ada peraturan yang mengaturnya. Semula, becak motor merupakan pengemudi becak kayuh yang beralih dengan alasan tenaga pengemudi yang semakin menua semakin menurun yang menyebabkan penghasilannya semakin rendah. Perubahan becak tersebut tidak signifikan, sehingga membuat keselamatan dari becak motor kurang terjamin. Keberadaan becak motor juga merugikan becak kayuh yang merasa tersaingi. Karena tidak ada peraturan, pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan terkait masalah becak motor dalam bentuk perizinan maupun pelarangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan/field research. Metode yang dilakukan adalah wawancara dan observasi di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta lebih khususnya kepada Bagian LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Pendekatan penelitian adalah yuridis empiris, yang mengkaji penerapan hukum tentang penertiban becak motor dan melihat pada kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan yang dalam hal ini adalah peranan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa becak motor melakukan sejumlah pelanggaran hukum. Pertama, becak motor digunakan sebagai angkutan umum tidak berizin. Kedua, rancang bangun yang masih belum terstandar. Belum pernah dilakukan uji operasional terhadap keberadaan becak motor. Dengan demikian Dinas Perhubungan melakukan sejumlah penertiban berbentuk pengawasan dan sanksi administratif. Penertiban di satu sisi sebagai penegakan hukum namun dasarnya masih lemah karena syarat-syarat penegakan hukum belum terpenuhi. Sehingga penertiban tersebut tidak efektif dan menyebabkan becak motor masih dapat beroperasi di Kota Yogyakarta.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item