RESPONS LPPOM MUI DIY TERHADAP PEMBENTUKAN BPJPH OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

SUNARYO R NUPURA, NIM. 13370064 (2017) RESPONS LPPOM MUI DIY TERHADAP PEMBENTUKAN BPJPH OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (RESPONS LPPOM MUI DIY TERHADAP PEMBENTUKAN BPJPH OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL) 13370064_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (54MB) | Preview
	Text (RESPONS LPPOM MUI DIY TERHADAP PEMBENTUKAN BPJPH OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL) 13370064_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam (yakni halal dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Islam) khususnya di wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. LPPOM MUI sudah lebih dari 25 Tahun melaksanakan tugas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Pada desember 2014 yang lalu, Pemerintah bersama dengan DPR telah mengesahkan UU NO. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Melalui Undang-Undang tersebut pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di mana BPJPH ini memiliki peran penting dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Meskipun sampai saat ini BPJPH belum dibentuk, namun ketika BPJPH nanti telah terbentuk maka yang berwenang melakukan sertifikasi halal bukan lagi LPPOM MUI akan tetapi menjadi kewenang BPJPH. Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana respon LPPOM MUI DIY terhadap pembentukan BPJPH oleh pemerintah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini merupakan field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi wawancara secara langsung ke LPPOM MUI DIY. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara merujuk pada buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskripsi analitik, yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian serta melakukan analisis terhadap masalah yang telah diteliti serta ditunjukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti menilai respon LPPOM MUI DIY terhadap pembentukan BPJPH bisa mendatangkan maslahah atau tidak. Teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis adalah al-maslahah al-mursalah. Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan beberapa respon dari LPPOM MUI D.I Yogyakarta, yakni respon positif dengan menyambut pembentukan BPJPH, respon ini tentu saja sejalan dengan maslahah mursalah sebab dengan demikian tidak akan terjadi tumpang tindih antara BPJPH dan LPPOM MUI nanti karena LPPOM MUI DIY telah memutuskan untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU. Kemudian LPPOM MUI D.I Yogyakarta juga memberikan respon kritis terhadap pembentukan BPJPH, dimana dalam respon kritis dari LPPOM MUI DIY terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan maslahah mursalah, dan respon terkait peran baru LPPOM MUI D.I Yogyakarta setelah pembentukan BPJPH yang dalam hal ini penulis mencoba memberikan solusi terkait peran LPPOM MUI nanti setelah BPJPH dibentuk agar dapat mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item