KOALISI ADVOKASI YOGYAKARTA DALAM MERESPON PERDA GEPENG NO 1 TAHUN 2014 (STUDI GERAKAN WARIA YOGYAKARTA DALAM MELEPASKAN DIRI DARI JERATAN DEFINISI PERDA NO 1 TAHUN 2014)

RICKY SANTOSO MUHARAM, NIM. 1320312059 (2017) KOALISI ADVOKASI YOGYAKARTA DALAM MERESPON PERDA GEPENG NO 1 TAHUN 2014 (STUDI GERAKAN WARIA YOGYAKARTA DALAM MELEPASKAN DIRI DARI JERATAN DEFINISI PERDA NO 1 TAHUN 2014). Post-Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KOALISI ADVOKASI YOGYAKARTA DALAM MERESPON PERDA GEPENG NO 1 TAHUN 2014 (STUDI GERAKAN WARIA YOGYAKARTA DALAM MELEPASKAN DIRI DARI JERATAN DEFINISI PERDA NO 1 TAHUN 2014)) 1320312059_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (19MB) | Preview
	Text (KOALISI ADVOKASI YOGYAKARTA DALAM MERESPON PERDA GEPENG NO 1 TAHUN 2014 (STUDI GERAKAN WARIA YOGYAKARTA DALAM MELEPASKAN DIRI DARI JERATAN DEFINISI PERDA NO 1 TAHUN 2014)) 1320312059_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB)

Abstract

Pemberlakuan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada awal kebijakannya untuk melakukan penataan tata kota sebagai sentra pariwisata. Keberadaan gelandangan dan pengemis dianggap sebagai masalah yang serius bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta dan perlu dibenahi. Maka dikeluarkanya suatu kebijakan Perda untuk mengatur tentang keberadaan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta. Pemberlakuan kebijakan yang dikeluarkan pihak Pemerintah D.I. Yogyakarta pada akhirnya memunculkan reaksi penolakan yang dilakukan oleh komunitas waria bersama dengan koalisi advokasi Perda Gepeng. Kelompok yang terkena dampak pemberlakuan Perda Gepeng tersebut membentuk koalisi advokasi untuk merespon kebijakan Perda Gepeng yang dianggap membawa masalah bagi kelompok-kelompok marginal seperti gelandangan, pengemis, waria, dan keluarga miskin kota Tujuan Penelitian ini untuk menggambarkan reaksi komunitas serta upaya koalisi advokasi Yogyakarta dalam merespon kebijakan Perda Gepeng No.1 Tahun 2014 dengan menggunakan penelitian deskriptif, yakni memberikan gambaran secara sistematis dan cermat tentang fakta-fakta aktual. Penelitian ini menggunakan teori koalisi advokasi Paul Sabatier. Sabatier menjelaskan bahwa memisahkan fase "penetapan agenda" dari proses pembuatan kebijakan yang lebih luas bukanlah cara yang relatis atau memuaskan untuk menjelaskan bagaimana perubahan terjadi. Sabatier memandang analisis, ide, dan informasi sebagai fundamental aliran politik dan kekuatan utama yang menggerakkan perubahan. Koalisi advokasi waria menghasilkan suatu kebijakan publik yakni dikeluarkannya rekomendasi oleh Pansus Perda Gepeng: (1) No. 63/K/DPRD/2016 tentang rekomendasi DPRD DIY tentang pengawasan atas pelaksanaan Perda, No. 54/K/DPRD/2016 tentang pembentukan pengawasan pelaksana Perda, No. 57/K/DPRD/2016 tentang susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pengawasan Perda; (2) Kebijakan untuk segera memfasilitasi para pengamen jalanan dengan memberikan ruang publik untuk menyalurkan ekspresi/bakat seni sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) memperbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana di Camp Assesment.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item