PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KECAMATAN TEMON KULONPROGO (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)

CHORIDATUN NAJIYA, NIM. 14380036 (2018) PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KECAMATAN TEMON KULONPROGO (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KECAMATAN TEMON KULONPROGO (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)) 14380036_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (PELAKSANAAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA DI KECAMATAN TEMON KULONPROGO (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF)) 14380036_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Dalam pengadaan tanah sering kali terjadi polemik pelaksanaan ganti rugi, besar kecilnya ganti rugi tersebut sangat mewarnai kondisi dan konflik pembebasan tanah. Hal ini juga terjadi dalam Pembangunan NYIA (New Yogyakarta Interntional Airport) di Kecamatan Temon Kulonprogo. Ada anggapan bahwa besaran dan nilai ganti rugi tidak sesuai dengan harga yang semestinya, PT. Angkasa Pura 1 sebagai pelaksana proyek NYIA ini juga dinilai memaksa dalam rangka pembebasan tanah, sehingga banyak konflik terjadi seiring dengan pembebasan tanah sampai pada tahap pembangunan. Penelitian ini secara khusus membahas dua rumusan masalah, yaitu bagaimana tinjauan hukum positif terhadap praktik ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA di Kecamatan Temon Kulonprogo dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA di Kecamatan Temon Kulonprogo. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang menganalisis tentang pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA di Kecamatan Temon Kulonprogo. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan analisis yuridis dan normatif, peneliti mencoba menganalisis dan menjelaskan tentang apakah pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan NYIA di Kecamatan Temon sudah sesuai dengan prinsip ganti rugi dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Dengan asumsi ini, peneliti akan menguji keabsahan dan legalitas dalam pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah tersebut. Dengan berpijak pada rumusan masalah di atas, penelitian ini menyimpulkan dua hal sebagai berikut; pertama, prinsip ganti rugi pembebasan tanah telah tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan memberikan ganti rugi secara layak dan adil terhadap masyarakat pemilik sah tanah tersebut. Dalam konteks hukum Islam, ganti rugi disebut dengan ḍamān yang bermakna menanggung, tanggungjawab dan kewajiban, secara istilah ḍamān adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan, dasar hukum ini mengacu pada QS. Al-Baqarah: 194 dan tentang kemaslahatan bersama dapat merujuk pada QS. An-Nissa’: 58. Kedua, dalam konteks hukum positif, pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah di Kecamatan Temon telah sesuai dengan aturan Undang-undang, yakni berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan mengedepankan asas keadilan dan kelayakan dalam pelaksanaan ganti rugi. Sementara dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah tersebut telah sesuai dengan prinsip filosofis maqᾱṣid dengan mengedepankan asas-asas pemeliharaan seperti agama, jiwa, keturunan dan harta. Sehingga, antara hukum positif dan hukum Islam terdapat keselarasan dan keseimbangan dalam menentukan dan menetapkan legalitas terhadap pelaksanaan ganti rugi pembebasan tanah tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item