AMAMUR ROHMAN HAMDANI, NIM. 13360002 (2018) PANDANGAN DOSEN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PENGGUNAAN CADAR (STUDI KOMPARATIF DOSEN DI LINGKUNGAN PUSAT STUDI WANITA DAN PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA).

MUHAMAD FATIH NASRULLAH, NIM. 13360005 (2017) AMAMUR ROHMAN HAMDANI, NIM. 13360002 (2018) PANDANGAN DOSEN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PENGGUNAAN CADAR (STUDI KOMPARATIF DOSEN DI LINGKUNGAN PUSAT STUDI WANITA DAN PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

[img]
Preview
Text (AMAMUR ROHMAN HAMDANI, NIM. 13360002 (2018) PANDANGAN DOSEN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PENGGUNAAN CADAR (STUDI KOMPARATIF DOSEN DI LINGKUNGAN PUSAT STUDI WANITA DAN PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA).)
13360005_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (11MB) | Preview
[img] Text (AMAMUR ROHMAN HAMDANI, NIM. 13360002 (2018) PANDANGAN DOSEN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PENGGUNAAN CADAR (STUDI KOMPARATIF DOSEN DI LINGKUNGAN PUSAT STUDI WANITA DAN PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA).)
13360005_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Ketika dilaksanakannya sistem pemerintahan Islam, kekuasaan kehakiman perlahan dilembagakan dan diklasifikasikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara rakyat dan penguasa dikenal dengan istilah Wilayah al-Mazalim. Pada masa setelahnya, Negara Indonesia turut mewujudkan adanya peradilan administrasi yang dikenal dengan nama Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam mewujudkan fungsi kontrol yuridisnya, Wilayah al-Mazalim dan PTUN memiliki batasan kompetensi dan kedudukan yang berbeda dalam sistem hukum negaranya masing-masing. Penelitian ini mencari bagaimana kedudukan dan kompetensi lembaga peradilan administrasi negara, baik yang dimiliki oleh Wilayah al-Mazalim maupun PTUN di Indonesia; serta persamaan dan perbedaan kedudukan dan kompetensi di antara kedua lembaga peradilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deduktif-komparatif, berupa penelitian pustaka dengan rujukan primer buku Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah serta peraturan perundang-undangan seputar PTUN di Indonesia, yakni UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diperoleh hasil bahwa kedudukan Wilayah al-Mazalim dapat dipimpin langsung oleh khalifah, diwakilkan atau kombinasi dari keduanya. Objek sengketanya ialah kesewenang-wenangan (al-Zulmu) dalam arti luas, yakni penyimpangan dari pejabat, atau orang-orang yang memiliki kekuatan atau pengaruh, baik berupa tindakan maupun kebijakan, mencakup perkara administrasi negara, beberapa perkara pidana, perkara kemaslahatan umum, perkara hak uji materiil hingga perkara pemberhentian kepala negara. Kedudukan PTUN berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, baik secara organisasi, administrasi dan finansial. Objek sengketa dari PTUN terbatas kepada Keputusan TUN sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan telah diperluas dalam Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014. Persamaannya, keduanya merupakan lembaga peradilan dalam sistem hukum negaranya masing-masing yang berwenang menyelesaikan sengketa antara penguasa dan rakyatnya. Perbedaannya, Wilayah al- Mazalim secara struktural berpotensi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding badan peradilan lainnya, sedangkan kedudukan PTUN berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Wilayah al-Mazalim memiliki kompetensi absolut yang sangat luas, mencakup keseluruhan perkara administrasi negara, sedangkan kompetensi absolut PTUN setelah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 masih menyisakan “ruang hampa” dalam perkara administrasi negara yang belum bisa disentuh oleh lembaga peradilan manapun. Ketidaktepatan kedudukan dan pembatasan kompetensi PTUN di Indonesia mengakibatkan fungsi penegakan keadilan melalui sistem PTUN menjadi sulit diwujudkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Mazhalim, Peradilan, Pemerintahan Islam, Kedudukan, Kompetensi, Administrasi Negara, Tata Usaha Negara.
Subjects: Hukum Islam
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Perbandingan Madzab (S1)
Depositing User: Sugeng Hariyanto, SIP (sugeng.hariyanto@uin-suka.ac.id)
Date Deposited: 22 Oct 2018 15:57
Last Modified: 22 Oct 2018 15:58
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30502

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum