KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI ASING DI INDONESIA

WAHYU SATRIO WIGUNA, NIM. 14370002 (2018) KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI ASING DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI ASING DI INDONESIA) 14370002_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (KEBIJAKAN PENANGANAN PENGUNGSI ASING DI INDONESIA) 14370002_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Konflik, invasi hingga tindakan persekusi yang terjadi kepada suatu kelompok atau kaum dalam suatu negara menjadi cikal bakal arus perpindahan penduduk, yang dalam bahasa hukum internasional disebut pengungsi (refugee) dan pencari suaka (asylum seeker). Para pengungsi pindah dari negara asalnya karena ingin mencari perlindungan serta kehidupan yang layak yang tidak mereka dapatkan di negara asal mereka. Indonesia menjadi negara yang terdampak oleh arus pengungsian dari berbagai negara. Status Indonesia sebagai negara transit harus mengantisipasi hal tersbeut sembari menunggu penempatan ke negara ketiga Pengungsi yang datang menimbulkan persoalan dalam penanganannya, seperti permasalahan teknis penampungan, pengamanan, perlindungan, pengawasan, serta pemberian status pengungsi. Akibat Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi dan protokolnya, Indonesia tidak memiliki wewenang dalam proses penentuan status pengungsi, yang dalam praktiknya memakan waktu lama dan proses yang panjang, serta ketidakpastian penempatan ke negara ketiga juga menjadi sebab terjadinya penumpukan pengungsi lintas batas di Indonesia. Permasalahan tidak adanya regulasi yang secara komprehensif mengatur pengungsi dan pencari suaka juga menjadi soal serius. Sampai sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, penanganan pengungsi berpedoman pada aturan keimigrasian. Penelitian ini mengkaji kebijakan publik dalam pandangan siyasah syar’iyah. Melalui maslahat mursalah dalam kebijakan publik, menganalisa apakah kebijakan penanganan pengungsi asing ini memilki nilai maslahat bagi objek yang diaturnya, dan bagi masyarakat luas. Konsep maslahat yang dipakai ialah maslahat mursalah, yang tetap menggunakan pakem dari prinsip dasar dan nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah. Serta analisis pembentukan kebijakan publik, syarat, nilai dan implikasinya bagi pembentukan kebijakan publik. Pemerintah Indonesia mengeluarkan tiga kebijakan dalam menjawab problematika tersebut. Pertama, instrumen hukum yang dikeluarkan hingga keluarnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Kedua, sikap atas ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol status pengungsi 1967. Ketiga, kerja sama UNHCR dan IOM. Dalam penelitian ini siyasah syar’iyah memandang bahwa kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia mengandung nilai maslahat baik maslahat untuk kedaulatan nasional serta maslahat bagi pengungsi asing yang menjadi objek kebijakan dan telah memenuhi syarat serta nilai dalam pembentukan kebijakan publik yang baik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item