TERTIB DAN URUTAN WALI NIKAH (STUDI KOMPARASI TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)

RIRIN LATIF ASARl, NM : 00360462 (2005) TERTIB DAN URUTAN WALI NIKAH (STUDI KOMPARASI TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I). Other thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (TERTIB DAN URUTAN WALI NIKAH (STUDI KOMPARASI TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (TERTIB DAN URUTAN WALI NIKAH (STUDI KOMPARASI TERHADAP PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Wali merupakan unsur terpenting dalam suatu pernikahan. Akan tetapi, tentang sah atau tidaknya nikah tanpa adanya wali masih menjadi perdebatan dikalangan 'ulama. Di Indonesia yang mayoritas menganut ·mazhab Syafi'I, wali memegang peranan penting dalam suatu pemikahan. Bahkan menurut pendapat Imam asy-Syafi'I, tidak sah nikah tanpa adanya wali dan yang boleh menjadi wali adalah laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali. Sedangkan Iinam AbU ijan Ifah berpendapat bahwasanya hadis yang menyatakan "tidak sah nikah tanpa wali", tidak diartikan dengan tidak sah, akan tetapi tidak sempuma suatu nikah apabila tanpa wali. Jadi, wali dalam nikah hanya bersifat :anjuran, bukan kewajiban. Beliau memperbolehkan perempuan yang telah balig dan berakal untuk menjadi wali ataupun menikahkan orang lain. Pada sebagian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pengetahuan tentang wali, khususnya urutan wali nikah masih terbatas. Tidak jarang dari mereka langsung menunjuk hakim untuk menikahk(,ln anak gadisnya, padahal apabila ditelusuri, masih ada pihak kerabat yang bisa dijadikan wali, baik itu wali dekat (aqrab) maupun wali jauh (ab 'ad). Karena Hakim hanya bisa menjadi wali nikah apabila benar-benar tidak ada wali yang dt::kat ataupun yang jauh atau wali tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali. Oleh karena itu, sudah seharusnyalah masyarakat mengetahui siapa-siapa saja yang berhak , menjadi wali nikah, khususnya dari pihak kerabat. Dalam skripsi 1ni, . penyusun membatasi masalah ·kepada . perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan . Imam asy-Syati'I tentang tertib dan urutan wali nikah beserta metode istinba kedua Imam terscbut. Karena tidak adanya na$ yang jelas baik dari al-Qur'an maupun Hadis tentang urutan wali nikah, baik Imam AbU Jianifah maupun Imam asy-Syafi'I sama-sama menggunakan metode pendekatan dengan jalan qiyas, yakni mengqiyaskan tertib dan urutan wali nikah dengan urutan 'a·abah. Menurut Imam Abu ijanifah, urutan wali nikah yang utama adalah sesuai 'a abah, yakni hubungan kekerabatan yang di dalamnya tidak ada garis keturunan perempuan. Baik itu 'a -abah nasabiyah maupun 'a abah sababiyah. Kemudian apabila dalam urutan tersebut tidak ditemukan, maka urutan yang berikutnya adalah urutan pada garis perempuan atau dalam istilah warisnya dinamakan Zm-vil w·ham. Karena menurut beliau perempuan yang tclah baligh dan bcrakal balch mclakukan scmua akad, termasuk akad nikah. Berbeda dengan Imam Abu I Ianll lh, Imam asy-Syafi'i r menyatakan bahwasanya wali nikah adalah mutlak laki-laki. Perempuan, meskipun sudah balig dan berakal, tidak botch melakukan akad nikah sendiri. atau menikahkan orang lain. Urutan wali nikah menurut Imam asy-Syafi'T adalah sesuai dengan urutan 'a abah, apabila dalam urutan tersebut 'tidak ditemukan, wali selanjutnya adalah Hakim. Perbedaan yang terjadi antara Imam Abu Ji;mifah dan Imam asy-Syafi'I adalah karena perbedaan mereka dalam memahami na$, baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Di samping itu, penelitian ini juga - menggunakan pendekatan sosio-historis untuk mengetahui historisitas pembentukan hukum kedua imam dan mengetahui rclcvansinya pada kcadaan ' tcrtentu. Dalam hal ini, pendapat asy-Syafi'i lebih relevan daripada Imam Abu Hanifah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item