MOB. ANAS MA'RUF, NIM. 99373418 (2004) GRASI PERSPEKTIF FIQH SlYASAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KAIJAGA.
|
Text (GRASI PERSPEKTIF FIQH SlYASAH)
BAB I, V DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (15MB) | Preview |
|
![]() |
Text (GRASI PERSPEKTIF FIQH SlYASAH)
BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (13MB) |
Abstract
Secara urn wewenang presiden dapat dibagi dalam tiga varian: yudik:atif, eksekutif dan legislatif. Wewenang yudikatif misalnya saja adalah memberikan grasi. Sedangkan wewenang legislatif adalah misalnya membuat undang-undang. Sementara wewenang eksekutif berkaitan dengan kebijakan presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Jadi presiden dalam hal ini menggenggam tiga kekuasaan yang menjadi landasan pijak asas trias politica. Berbicara wewenang presiden dalam memberikan grasi ada semacam kesejajamn Guktaposisi) dengan ampunan yang bisa dilimpahkan khalifah -dalam wiJayah hukum Islam- kepada pihak terpidana dalam masalah-masalah tertentu. Walaupun tidak bisa disamakan secara persis dalam semua dimensinya, tetapi substaDsi dari kedua institu$i ini masih bisa dipertemukan pada satu titik, yakni ampunan terhadap orang yang sudah melakukan perbuatan pidana. Pembahasan ilmiah dalam sbipsi ini lebih betkonsentrasi untuk menyoroti masalah grasi dalam tiDjauan fiqh siyasah yang merupakan disiplin hukum Islam dalam dunia politit Sebinga dari situ akan bisa dilihat sampai sejauhmana grasi dapat cfieiJMabn oleh fiqh siyasah dan apakah mekanisme grasi yang selama ini dip IJF "I oleh JRSiden di Indonesia sudah bisa mencerminkan prinsip-prinsip fiqh siyuab. Jenis pcnelitian ini adalah penelitian pustaka yang mengacu pada bahan blban tertulis sebagai data utama. Untuk data sendiri diklasifikasi menjadi tiga .....,. data primer, data sekunder dan data tertier. Data primer adalah data-data Y1DJ benena1mtPwt dengan masalah grasi baik secara langsung ataupun tidak. Sedanab" data sekunder adalah data yang berhubungan erat dengan data primer, sebliaus merupabn penjelas ataupun pendukung dari data primer. Data tertier ldlllh aclel•h data-data penunjang data primer dan sekunder, seperti koran, ...;a's' ensiklopedi dan sejenisnya. Untuk pendekatan yang dipakai dalam .,..titian ini, penyusun menggunakan normatif-sosio- yuridis. Analisis yang dl1ekubn aclelah dengan memanfaatkan instrumen deduktif Sebuah prinsip .._yang Dllltinya akan diturunkan pada kasus-kasus khusus. Setelah melakubn penelaahan ilmiah pada seluk beluk grasi dengan bcamata fiqh siyasah, penyusun akhimya bisa merangkum sebuah ..Usia sebagai berikut: grasi sebagai sebuah institusi kalau ditinjau dari fiqh siyuah dapatlah diabsahkan tetapi dengan syarat harus sepenuhnya berlandaskan plda bmaslaJwtan terpidana dan korban dari tindak pidana tersebut. Sebelum memberibn grui, presiden barus melakukan pendeteksian tentang duduk ._Jab yang sebenamya sebingga nantinya grasi yang diterbitkan tidak . ......,., clenpnasas keadilan yang sangat dijunjung tinggi. Semadlra itu, demi efektifitas dan efisiensi, grasi hanya bisa diberikan kepldl. pihak terpidiDa yang masa hukuman penjaranya dua tahun atau lebih. Dill clllam bukum Islam, grasi hanya bisa diterbitkan oleh khalifah dalam wilayah bukumla ta'zir. Untuk masalah tindak pidana yang berkenaan dengan hak Allah, kbalifah tidak bedllk untuk mencampuri dengan grasinya Sedangkan dalam domain tindak pidana yang bertalian dengan bak manusia, kbalifah juga tidak bisa
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | SITI FATIMAH, S.H, M.Hum. |
Uncontrolled Keywords: | Grasi, Fiqh siyasah |
Subjects: | Jinayah Siyasah |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1) |
Depositing User: | Drs. Bambang Heru Nurwoto |
Date Deposited: | 12 Sep 2018 09:45 |
Last Modified: | 12 Sep 2018 09:45 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30814 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |