HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN PANDANGAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN D.I YOGYAKARTA

AHMAD MUHAIMIN - NIM: 04370020, (2009) HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN PANDANGAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN D.I YOGYAKARTA. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN PANDANGAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN D.I. YOGYAKARTA) BAB I,V.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN PANDANGAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN D.I. YOGYAKARTA) BAB II,III,IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (566kB)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Restricted to Registered users only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Restricted to Registered users only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Restricted to Registered users only Download (0B)
	Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Restricted to Registered users only Download (0B)

Abstract

ABSTRAK Keterlibatan perempuan dalam politik dan kehidupan publik telah dijamin oleh UUD 1945, UU No. 68/ Tahun 1958, UU No. 7/ Tahun 1984, UU No. 12/ Tahun 2005, dan UU No. 39/ Tahun 1999. Semua perangkat hukum itu menjamin keterwakilan perempuan di legislatif, yudikatif dan eksekutif. Selain jaminan Konstitusional dan UU tersebut, keterlibatan perempuan dalam politik juga tertuang dalam beberapa kebijakan pemerintah, seperti Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/ Tahun 2000. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan aturan keterlibatan politik di parlemen menimal kuota 30 % terpenuhi. Pada kenyataannya Belum semua partai menjalankan sesuai dengan instruksi konstitusi dan UU di atas. PPP misalnya sebagai partai Islam, pada kenyataannya juga Belem menjalankan sepenuhnya hak-hak politik perempuan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan D.I Yogyakarta terhadap hak-hak politik perempuan? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang memilih lokasi di DPW PPP D.I Yogyakarta. Data dalam penelitian ini diperoleh mulai dari observasi dan wawancara yang difokuskan pada narasumber sebagai sumber yang memberikan informasi tentang hak-hak politik di DPW PPP DIY. Dalam hal ini dipilih 5 Narasumber yang paling berkompeten dengan pemberdayaan hak-hak politik pr di partai. Setelah data terkumpul, lalu data direduksi, disajikan dan diverifikasi, lalu dianalisis secara deskriptik analitik, dengan proses berpikir induktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa pandangan DPW PPP D.I Yogyakarta yaitu dengan memberikan dasar pada pemaknaan berpolitik itu sendiri bagi perempuan. PPP memberikan kebijakan-kebijakan khusus terhadap kader-kader fungsionalnya dengan memperhatikan pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh AD/ ART PPP, Dewan Syari’ah PPP, UU No. 2 tahun 2008, UU No. 10 tahun 2008, UU No. 22 tahun 2007, bahwa hak-hak politik perempuan dalam pandangan DPW PPP setidaknya tidak lebih dari hak kebebasan memberikan suara dan aktif dalam setiap pemilihan (termasuk Pemilu), memberikan bagi perempuan haknya untuk memilih dan dipilih serta hak untuk memangku jabatan dan menjalankannya fungsinya dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi rumah tangga sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai istri bagi suaminya dan karirnya sebagai kader politik. Sementara sebagai faktor pendukung usaha DPW PPP DIY dalam melaksanakan perjuangan hak politik perempuan dalam politik di wilayah Yogyakarta, di antaranya terlihat dari terfasilitasi dan tersalurkannya aspirasi kader-kader perempuan untuk berkarya dalam ranah Publik, yakni berpolitik. Sedangkan sebagai penghambatnya di antaranya adalah adanya paradigma pemikiran kader perempuan bahwa politik merupakan wadah kekerasan terhadap perempuan yang hal itu tidak boleh dilampaui oleh perempuan, adanya kultur masyarakat yang kurang menerima bila perempuan harus ikut berpolitik, sebab akan meninggalkan kodratnya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan istri bagi suaminya, dan belum adanya pendidikan politik dalam rumah tangga atau juga tidak adanya ijin dari suami untuk berperan aktif dalam dunia politik.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item