PERJANJIAN LISENSI MEREK DALA f PERSPEKTIF HUKUM ISLA I (STUD! ATAS PASAL 43 SAMPAI DENGAN 49 BAB V UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG lVffiREK)

AHMAD MUSTARSIDIN, NIM : 00380200 (2004) PERJANJIAN LISENSI MEREK DALA f PERSPEKTIF HUKUM ISLA I (STUD! ATAS PASAL 43 SAMPAI DENGAN 49 BAB V UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG lVffiREK). Skripsi thesis, UIN SUNAN KAIJAGA.

Preview	Text (PERJANJIAN LISENSI MEREK DALA f PERSPEKTIF HUKUM ISLA I (STUD! ATAS PASAL 43 SAMPAI DENGAN 49 BAB V UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG lVffiREK)) BAB I, V, DP.pdf - Published Version Download (10MB) | Preview
	Text (PERJANJIAN LISENSI MEREK DALA f PERSPEKTIF HUKUM ISLA I (STUD! ATAS PASAL 43 SAMPAI DENGAN 49 BAB V UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG lVffiREK)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (9MB)

Abstract

Berdasarkan asas (prinsip) kebebasan berkontrak, dalam rangka mengatasai dan merespon perkembangan dan tuntutan dalam perdagangan global, seseorang bebas membuat dan mengadakanpeijanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum. Di antara peijaijian tersebut adalah Peijanjian Lisensi Merek yang diatur pada Pasal 43 sampai dengan 49 Bab V, Undang-undang nomor 15 Tahun 2.QQ1 tentang Merek. Dalam undang-undang itu disebutkan bawa Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengahhan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalamjangka waktu dan syarat tertentu (Pasall ayat 13). Selaras dengan asas kebebasan berkontrak tersebut, hukum Islam juga tidak membatasi manusia hanya dengan bentuk-bentuk dan macam-macam transaksi (akad) yang sudah dikenal sebelumnya, bahkan manusia dianjurkan untuk membuat bentuk dan macam akad yang barn sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalah mereka selama akad-akad barn tersebut sesuai dengan aturan­ aturan dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pembahasan dari skripsi ini adalah untuk menelaah pengaturan peijanjian lisensi merek pada Pasal 43 sampai dengan 49 Bab V, Undang-undang Merek, Nomor 15 Tahun 2001 dan mehhatnya dari segi hukum Islam. Dalam melihat pengaturan dan proses teijadinya peijanjian lisensi merek dari sudut pandang hukum Islam, Penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu rukun dan syarat terbentuknya akad serta prinsip-prinsip hukum muamalah. Pada dasamya peijanjian lisensi merek sudah memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu: Pertama, adanya pihak yang mengadakan akad. Para pihak dalam peijanjian hsensi merek adalah pemilik merek yang memberikan lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee). Kedua, adanya objek akad. Merek bisa dijadikan sebagai objek akad karena dapat dipastikan keberadaannya, mempunyai nilai ekonomi, dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan. Ketiga, ,"iigat akad. $ig.at akad (ijab qabu]) dalam perjanjian hsensi merek adalah berbentuk naskah tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak di hadapan notaris dengan materai yangcukup. Peijanjian Iisensi merek secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum muamalah. Dalam hukum Islam pada dasamya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali telah ada larangan dari syara'. Larangan-larangan dalam hukum Islam disampaikan secara umum, yaitu tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Cara yang batil tersebut dapat diartikan sebagai mengandung paksaan, penipuan, praktek yang mengandung garar, mengambil kesempatan dalam kesempitan, banyak mendatangkan madharat bagi orang lain. Dan peijanjian Iisensi merek tidak melanggar hal-hal tersebut. Pelanggaran terhadapnya teijadi apabila para pihak memiliki i'tikad tidak baik untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dan merugikan orang lain.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item