KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (TINJAUAN BERPERSPEKTIF KEADILAN JENDER)

NURFAIZAH, NIM. 00350270 (2005) KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (TINJAUAN BERPERSPEKTIF KEADILAN JENDER). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (TINJAUAN BERPERSPEKTIF KEADILAN JENDER)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview
	Text (KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (TINJAUAN BERPERSPEKTIF KEADILAN JENDER)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Nusyuz merupakan konsepsi hukum klasik yang tidak hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam bahkan telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh banyak kritikus, konsepsi ini dinilai sangat merugikan kaum perempuan. Di dalamnya melanggengkan dominasi laki-laki dan mengenyampingkan kepentingan perempuan. Hal itu tercermin dari adanya beberapa ketentuan nusyuz dalam KHI yang hanya diberlakukan terhadap istri saja, sehingga jika istri tidak menjalankan kewajibannya, maka istri dapat dianggap nusyuz. Akibatnya istri tidak mendapatkan hak nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan. Sedangkan bagi suami tidak diberlakukan ketentuan nusyuz dalam KHI. Inilah yang kemudian memicu anggapan bahwa KHI kadangkala masih menempatkan perempuan sebagai makhluk inferior, subordinat dan marginal. Dalam kenyataan yuridis, KHI adalah satu-satunya materi Syari'at Islam yang dijustifikasi oleh Negara. Sebagai sebuah hukum, apalagi sebagai bagian dari keputusan politik, KHI tentu tidak bebas kuasa, bebas nilai, dan kepentingan. Kehadiran KHI merepresentasikan berbagai kepentingan, nilai, dan kuasa, terutama, dari apparatus pembentuknya yang patriarkis. Sehingga perempuan cenderung dihadapkan dengan tembok ketidakadilan, subordinasi, superioritas maskulin, dan ketidakseimbangan (dis-equilibrum). Di sinilah, dibutuhkan pembacaan kritis terhadap KHI, terutama dari perspektif keadilan jender yang merupakan upaya untuk mengangkat posisi perempuan, dan menutup seminimal mungkin kesenjangan antara masyarakat maskulin danfeminin, baik dalam bidang hukum, sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Oleh sebab itu perspektif keadilan jender sangat penting digunakan dalam melihat masalah ketidakadilan, khususnya konsep nusyuz dalam KHI. Dalam Penelitian ini dapat diketahui bahwa sebenamya persoalan nusyuz bagi istri dan suami telah dijelaskan dalam tafsir-tafsir ajaran keagamaan klasik. Namun pada dataran empirik, KHI dalam menjelaskan ketentuan nusyuz hanya berlaku untuk istri saja, dan tidak berlaku bagi suami. Di sinilah KHI telah memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Padahal Islam dengan sangat tegas telah mengatakan bahwa semua orang sama seperti samanya gigi pada sebuah sisir. Tidak ada yang berhak menyatakan bahwa seorang laki-laki lebih mulia daripada seorang perempuan. Yang membedakan di an tara mereka hanyalah kadar ketakwaannya saja. Tidak ada superioritas dan inferioritas jenis kelamin. Hukum Islam terutama KHI dalam konteks Indonesia mutlak memegang prinsip kesetaraan jender, sebab kesetaraan jender merupakan unit inti dalam relasi keadilan sosial. Tanpa kesetaraan jender tidak mungkin keadilan sosial tercipta. Adalah benar belaka bahwa merekonstruksi hukum Islam tidak cukup sekadar melakukan tafsir ulang terhadap ajaran-ajaran misoginis, tetapi harus melalui proses dekonstruksi (pembongkaran) terhadap ikatan ideologi yang melilitnya berabad-abad. Perspektif keadilan jender terhadap KHI yang cenderung mendiskreditkan perempuan adalah sesuatu yang niscaya, karena perempuan bukanlal1 makhluk nomor dua yang keberadaannya hanya sebagai pelengkap kaum laki-laki.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item