INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HAK MILIK lNDIVIDU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABDUL AZIZ, NlM: 9838 3306 (2004) INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HAK MILIK lNDIVIDU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KAIJAGA.

Preview	Text (INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HAK MILIK lNDIVIDU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) BAB I, V, DP.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP HAK MILIK lNDIVIDU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Pada prinsipnya, Islam mengakui adanya kepemilikan individu. Seseorang bebas mengelola dan menggunakan harta miliknya, karena harta tersebut sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Orang lain atau pun pemerintah tidak diperbolehkan mencegah atau meghalang-halangi aktifitas tersebut. Namun di sisi lain, Islam menerangkan bahwa kepemilikan seseorang bukan bersifat absolut dan bebas aturan. Islam mempunyai aturan dan ketentuan-ketentuan tertentu terhadap hak milik. Apabila aturan dan ketentuan-ketentuan syari'ah tersebut dilanggar, maka menjadi tugas pemerintah untuk melakukan intervensi. Berangkat dari itu, maka muncul pertanyaan-pertanyaan tertentu, bagaimanakah sebenarnya kedudukan hak milik individu dalam Islam' , bagaimana kewenangan yang dimiliki pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap hak milik individu?. Untuk menja\vab pertanyaan kedua di atas, yaitu tentang intervensi pemerintah terhadap hak milik individu, digunakan beberapa teori y·ang melandasinya, yaitu teori dari beberapa kaidah fiqih yang berhubungan dengan konsep, maslahah. balam skripsi ini, penyusun menggunakan metodologi penelitian yang tennasuk dalam tipe penelitian preskriptif analisis dan menggunakan pendekatan nonnatif jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka. Tentang hak milik individu, Islam mengakui kepemilikan individu dan memberi kekuasaan sepenuhnys. terhadap pemilik suatu barang atau harta, dan kekuasaan ini bersifatjixed (tetap), asalkan harta tersebut diperoleh dengan cara­ cara yang diperbolehkan oleh syari'ah. Setelah harta itu dimiliki oleh seseorang, ia diharuskan memenuhi kewajiban dan aturan-aturan tertentu, baik kewajiban itu bersifat horisontal maupun vertikaL contohnya adalah, wajib mengeluarkan zakat bagi seseorang yang hartanya telah memenuhi ni ab teticntu, dilarang seseorang menggunakan harta miliknya yang dapat mengganggu kepentingan orang lain dan bahkan merugikannya, dan masih banyak contoh lainnya. Maka, apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, menjadi tugas bagi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kepemilikan itu. Mengenai intervensi ini, tentunya Islam mempunyai karakter tersendiri, dan berbeda dengan intervensi yang dilakukan pemerintahan kapitalis maupun komunis. Dalam Islam, intervensi pemerintah diperbolehkan hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, dan dalam batas-batas tertentu juga. Disamping itu intervensi pemerintahan Islam hams selalu merriegang prinsip dalam rangka menegakkan syari'ah Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan demi mewujudkan kesejahteraan umum. Berbeda halnya dengan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah kapitalis maupun komunis. Dimana kapitalis hampir meniadakan intervensi pemerintah terhadap kepemilikan individu, karena terlalu mementingkan kepentingan individu masing-masing. Sedang dalam komunis, negara mempunyai kuasa penuh dalam melakukan campur tangan terhadap kepemilikan dan individu tidak mempunyai kuasa terhadap harta milinya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item