DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID)

FATHUROHMAN, NIM. 99373372 (2005) DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID). Skripsi thesis, UIN SUNAN KAIJAGA.

[img]
Preview
Text (DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID))
BAB I, V, DP.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview
[img] Text (DEMILITERISASI DI INDONESIA (STIJDI ATAS KEBIJAKAN KEBIJAKAN PADA MASA PEMERINTAHAN ABDURRAMAN WAHID))
BAB II, III, IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (9MB)

Abstract

Komitmen Abdurrahman Wahid membangun negara demokratis dan me-wujudkan masyarakat madani/civi/ society tidak diragukan lagi. Begitu juga dengan obsesi untuk menjadikan L1donesia yang utuh, anti kekerasan dati menyantuni pluralisme. Hal ini sedikit banyalutya tela: diimplernentasikan pada masa pemerintahannya. Keberhasilan pemerintahan Abdurrahman \Vahid mengambil keputusan-keputusan sebagai upaya menuju supremasi sipil sebagai acuan dasar bagi hubungan sipil-militer di Indonesia. Minimalisasi peran militer di bidang politik dijabarkan dalam kebijakan pemisaha1·1 Kementerian Pertahanan dan Kementerian Politik dan Kea1nanan serta penempatan orang sipil dalam posisi Menhan .Kemudian pemisahan secara tegas Po1ri da•·1 Th1J. Kebijakan lainnya pun tidak kalah penting yaitu penghapusan Badan Koordinasi Pemantapan Stahilitas Nasional (Bakorstanas) dan Lembaga Penelitian Khusus (Litsus). Begitu juga dalam persoalan mutasi di tubuh mihter, dicopotnya Wiranto dari Menkopolkam dan penempatan Laksamana Widodo AS (dari Angkatan Laut). Hal ini telah membuka wacana baru bahwa dari satuan rnanapun b:isa dan berhak menempatj posisi tersebut karena paradigama sebelumnya hanya dari satuan Angkatan Daratlah yang berhak dan tepat menempati jabatan tersebut. Namun, sisi lain ketidakberhasilan pemerintahan Abdurrahman Wahid pada masa pemerintahanya yaitu: adanya penambaha:1 Kodam bam di beberapa daerah. Penambahan Kodam ini direncanak:ar1 hingga taJmn 2006, berjumlah 17 Kodam. Penambahan ini tentunya memperkuat kekuasaan struktural TNI sebagai indikasi bahwa TNI atau Militer ma.sih setengah-setengah dan en oan melaksanakan apa yang disebut dengan Suprema.si SipH.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: L DRS. AHMAD PATTIROY, M.A. 2. UDIYO BASUKI, S.H.
Uncontrolled Keywords: DEMILITERISASI DI INDONESIA
Subjects: Jinayah Siyasah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Jinayah Siyasah (S1)
Depositing User: Drs. Bambang Heru Nurwoto
Date Deposited: 24 Sep 2018 14:23
Last Modified: 24 Sep 2018 14:23
URI: http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30933

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item View Item
Chat Kak Imum