APRIANTO E ISL, NIM: 9835 3169 (2004) PERGUMULAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM KEWARISAN (STUDI KASUS DI NAGARI LAWANG MANDAHILING). Skripsi thesis, UIN SUNAN KAIJAGA.
|
Text (PERGUMULAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM KEWARISAN (STUDI KASUS DI NAGARI LAWANG MANDAHILING))
BAB I, V, DP.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview |
|
Text (PERGUMULAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM KEWARISAN (STUDI KASUS DI NAGARI LAWANG MANDAHILING))
BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB) |
Abstract
Masyarakat Mimmgkabau dikenal oleh komunitas lain sebagai masyarakat yang religius. Agaknya pengakuan itu cuk'Up beralasan, mengingat banya.lmya ula.TUa uiama besar yang telah dilahirkan oleh tanah Minang. Sebuah ensiklopedi tentang ulama-ul ama besar nusantara yang diterbitkan baru-baru ini dipenuhi oleh nama nama yan g berasal dari daerah itu yang jumlahnya hampir se:perempat dari jumlah total ya.>J g disenaraikan. Beium lagi kalau dilihat falsafah adatnya yan g nyata-nyata menyebutkan ballwa Islam sebagai Iandasan adatnya: Adat basm1di syara ', syara ' basandi k itabullah. Tetapi apakah dalam kehidupan praksis, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Minang memang sere1igius yang dibayangkan? Secara urnurn inilah yang ingin diuj i oleh skripsi ini. Di sir.ti, yang dijadikan variabel untuk melihat persoalan itu adalah hukum fslam, terkhusus tagi hukum waris fslam. Sementara daerah yang jadikan sampel adalah nagari Lawang Madahiliang, sebuah nagari di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hasil dari peneJitian 1apanga.YJ yang telah dilakukan selama bulan Desember 2003 sampai Januari 2004 diperoleh berbagai &ta yang telah memungki nkan dibangun sebuah argumen bahwa meski masyarakat setempat telah memaham i terdapat perbedaan antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah, dan perbed aan bentuk harta itu juga memiliki implikas i dalam bentuk pewarisannya, namun pemahaman itu tidak berlanjut ke dalam sikap praksis. Yaitu, temyata pemaham an bahwa harta pusa.ka tinggi harus dibagi berdasarkan huk'Uill waris adat dan harta pusaka rendah harus dibagi berdasarkan hukum waris Islam tidak divmjudkan oleh masyarakat ke dalam sikap kongkrit. Tidak terlaksananya hukum waris Islam itu disebabkan oleh masih berkeiind armya kesadaran adat dengan keyakinan Islam dalam diri masyarakat Keberkeli ndanan yang pada awalnya mewujud dalam tarik m enarik pada penerapan ketentuan adat dan keteutuan Islam, dalam beberapa kasus bahkau berubah menjadi hegemoni dan penelilmngan oleh adat terhadap penerapan ketentuan hulmm waris. Sehingga m en_jadi wa_jar kalau banyak helah yang mW1cu1 ketika kew jiban W1tuk me1aksan akan hukum Isla.rn itu ti ba.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | 1. DRS. H. DAHWAN, M. Si 2. GUSNAM HARIS, S. Ag, M. Ag |
Uncontrolled Keywords: | hukum adat, hukum Islam, kewarisan |
Subjects: | Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (S1) |
Depositing User: | Drs. Bambang Heru Nurwoto |
Date Deposited: | 26 Sep 2018 14:17 |
Last Modified: | 26 Sep 2018 14:17 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30959 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
View Item |