TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SESUKU DI BATU BERSURAT KAMPAR RIAU

HENDRI, NIM. 01350599 (2004) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SESUKU DI BATU BERSURAT KAMPAR RIAU. Skripsi thesis, UIN SUNAN KAIJAGA.

	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SESUKU DI BATU BERSURA T KAMPAR RIAU) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SESUKU DI BATU BERSURAT KAMPAR RIAU) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan adat istiadat, rnasing-masing mempunyai sistim perkawinan yang berbeda, antara lain sistim endogami, eksogami dan eleutheorogami. Dalam sistim endogami perkawinan hanya dibolehkan dalam lingkup suku atau klennya yang sama. Dalam sistim eksogami orang harus kawin dengan orang yang di luar suku atau marga-nya, sedangkan dalam eleutheorogami tidak ada aturan larangan atau keharusan seperti sistim endogami dan eksogami. Perkawinan adat Masyarakat Batu Bersurat adalah eksogami, ini berarti di Batu Bersurat orang yang sesuku tidak boleh mengadakan ikatan perkawinan. Suku di sini mengandung arti segolongan manusia yang berasal dari satu keturunan yang sama, dihubungkan oleh garis keturunan ibu (matrilineaT). Masyarakat Batu Bersurat menganggap perkawinan sesuku sebagai perkawinan pantang, perkawinan sesuku dianggap merusak sistim adat, aib bagi keluarga dan suku, dianggap tidak bermoral, dan tidak beradat Pelanggaran terhadap larangan kawin sesuku, dikenai sanksi. Tingkatan sanksi bagi yang melanggar Iarangan tersebut antara lain: pembubaran perkawinan, (perkawinan mereka dianggap tidak sah oleh masyarakat) dibuang dan diusir dari kampuang dikucilkan dari pergaulan. Di samping adanya sanksi adat, masyarakat juga meyakini perkawinan sesuku akan mendatangkan malapetaka kepada anak turunan, misalnya terjadi cacat secara fisik, mental maupun lainya dan diyakini keluarganya tidak akan harmonis, (mendapat kutukan dari leluhur). Metode yang dipakai dalam menjawab permasalahan di atas adalah metode normatif yaitu, surat an-Nisa"' ayat 23 dan 24 yang menjelaskan wanita­ wanita yang tidak boleh dinikahi. Penyusunjuga menggunakan 'wfuntuk menilai apakah larangan kawin sesuku tersebut termasuk 'urfsahih atau 'wffasid,apakah termasuk al-Adah Muhakkamah atau tidak, dan apakah bertentangan dengan dalil syara' atau tidak. Mengenai sanksi-sanksi larangan kawin sesuku dilihat dalam perspektif hukum Islam, maka penyusun menggunakan KHI pasal 65 dan 71 untuk menjawab apakah sanksi-sanksi tersebut sesuai dengan KHI atau tidak. Kesimpulannya adalah: Larangan kawin ssuku secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam. Didasarkan kepada Pertama Islam tidak melarang perkav.inan satu suku, bahkan Islam menentang adanya larangan kawin sesuku, yang dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 23 dan 24. Kedua Dalam kitab-kitab fiqh diperjelas dengan rinci tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi. yang dikelompokan ke dalam kelompok Mu 'abbad dan qairu Mu 'abbad. Dari perincian ini dapat dipahami bahwa selain dari y g dilarang dalam bentuk Mu 'abbad dan qairu Mu 'abbad, adalah dibolehkan. Ketiga 'urf atau adat kebiasaan yang dapat dijadikan dalam penetapan hukum hanyalah 'urfyang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Larangan kawin sesuku adalah adat yang bertentangan dengan dalil syara', adat atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' tidak boleh dijadikan dalil dalam penetapan hukum. Pembatalan perkawinan sesuku yang dilakukan oleh Ninik Mamak bertentangan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) pasal 71 dan 65.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item