TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DESA GUNUNG SUGffi BESAR KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATENLAMPUNGTIMUR

M.SAKBAN, NIM : 99353565 (2004) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DESA GUNUNG SUGffi BESAR KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATENLAMPUNGTIMUR. Skripsi thesis, UIN SUNAN KAIJAGA.

	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DESA GUNUNG SUGffi BESAR KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATENLAMPUNGTIMUR) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KEWARISAN ADAT DESA GUNUNG SUGffi BESAR KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATENLAMPUNGTIMUR) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. AI-Qur'an (An-Nisa ayat 11, 12, dan 176) mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum kewarisan Iangsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan secara tepat dan benar, amat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Dalam sejarah peijalanan hukum Islam di Indonesia sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai sekarang telah melahirkan beberapa titik singgung. Selanjutnya titik singgung tersebut dikedepankan sebagai teori yang berkaitan dengan reaJita yang dihadapi oleh hukum Islam. Ketika hukum Islam hendak menanamkan nilai-nilainya sebagai Iandasan kesadaran hukum yang mengatur tata tertib masyarakat, ketika itu pula ia berhadapan dengan nilai-nilai kesadaran hukum adat, termasuk hukum kewarisan. Masyarakat adat Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Mereka menganut sistem mayorat laki-Iaki, yaitu apabila anak Iaki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-Iaki sulung (atau keturunan Iaki-Iaki) merupakan ahli waris tunggal. Anak Iaki-laki tertua yang sudah dewasa bisa menjadi pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan termasuk harta warisan. Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengungkap apa yang menjadi Jatar belakang dari pelaksanaan sistem kewarisan adat pada masyarakat Desa Gunung Sugih Besar, bagaimana praktek pelaksanaan warisan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam, serta bagaimana pengaruh pelaksanaan sistem kewarisan itu terhadap permasalahan kewarisan di Indonesia. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang dipakai dalam pelaksanaan sistem kewarisan adat berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan sosiologis untuk melihat realitas kehidupan masyarakat Desa Gunung Sugih Besar dalam melaksanakan sistem kewarisan tersebut. Berdasarkan penelitian yang penyusun Iakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, karena menganut sistem mayorat Iaki-laki, secara otomatis seluruh harta warisan jatuh kepada anak tertua Iaki-Iaki, hanya saja pada harta tertentu seperti tanah, tetap diadakan pembagian kepada ahli waris Iainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi ahli waris tersebut. Kedua, Sistem dan praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Gunung Sugih Besar tidak sesuai dengan farii 'id Namun berdasarkan tas_ii!uh hal ini dibolehkan karena sesuai dengan konsep pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan ummat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item