Konsep Demokrasi Menurut Mohammad Natsir (dalam Tinjauan Fiqh Siyasah)

Khairurrijal Semendaye, 96372547 (2003) Konsep Demokrasi Menurut Mohammad Natsir (dalam Tinjauan Fiqh Siyasah). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (Konsep Demokrasi Menurut Mohammad Natsir (dalam Tinjauan Fiqh Siyasah)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (Konsep Demokrasi Menurut Mohammad Natsir (dalam Tinjauan Fiqh Siyasah)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Penelitian yang berjudul konsep Demokrasi Menurut Mohammad Natsir (dalam Tinjauan Fiqh Siyasah)ini bertujuan untuk menggali dan memaparkan secara sistematis konsep demokrasi menurut Natsir, serta memaparkan konsep demokrasi Natsir dalam perspektif sistem politik Islam (fiqh siyasah). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), yaitu menjadikan bahan pustaka yang berupa buku-buku atau artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagai sumber data primer. penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan yang disusun oleh Natsir sendiri, juga buku-buku dari penulis lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis. Dalam menganalisis data menggunakan metode deduktif dan induktif, dengan pendekatan metodologis, yaitu meneliti pemikiran tokoh pada masa lampau lazimnya menggunakan pendekatan normatif yaitu melihat pemikiran Natsir dengan merujuk kepada ayat-ayat al Qur'an dan Hadis. Dari pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa: 1)Berkaitan dengan isu demokrasi, Natsir menawarkan @demokrasi theistik yakni demokrasi yang melibatkan nilai-nilai dalam agama Islam. Dalam demokrasi theistik, hukum yang telah jelas disebutkan dalam al Qur'an tidak perlu lagi dimusyawarahkan untuk diperoleh hukumnya. 2) Konsep demokrasi Natsir tidak bertentangan dengan Islam. Konsep ini dapat menjadi salah satu interpretasi dari konsep syura yang diperintahkan oleh Allah SWT. Konsep Natsir mampu menempatkan kekuasaan manusia sesuia dengan kedudukannya di bawah kekuasaan Allah SWT, yang menjadi masalah adalah mungkinkah konsep ini diterapkan di negara yang multikultural dan multiagama? Dapatkah agama lain menerima hal tanpa prasangka meskipun umat Islam menekankan bahwa ia akan melindungi hak minoritas? Benarkah yang diinginkan Allah adalah demokrasi Islam atau menyerahkan kepada manusia bentuk yang tidak merugikan kemaslahatan penduduk suatu negara selama itu tidak bertentangan dengan Islam?

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item