Wanita Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (Studi Isi Jender Dalam Departemen Agama)

Miftahuk Huda, NIM. 99353815 (2003) Wanita Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (Studi Isi Jender Dalam Departemen Agama). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA.

Preview	Text (Wanita Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (Studi Isi Jender Dalam Departemen Agama)) BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (Wanita Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (Studi Isi Jender Dalam Departemen Agama)) BAB II, III, IV.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

WANITA SEBAGAI PEGAWAI PENCATAT NIKAH (STUDI ISI JENDER DALAM DEPARTEMEN AGAMA) MIFTAHUK HUDA NIM. 99353815 Tugas pegawai pencatat nikah (PPN) yang tercantum dalam peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1990 adalah mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftar cerai talak dan gugat dibantu oleh pegawai KUA kecamatan. Namun demikian masih ada tugas PPN yang tercantum dalam Peraturan Meteri Agama RI No. 2 tahun 1987 Bab III, pasal 4 ayat (1) : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini. Bagi ulama yang mensyaratkan wali, disamping wali menjadi syarat sahnya nikah, wali juga harus diemban laki-laki. Realitas dewasa ini, terdapat persamaan hak antara wanita dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam memikul tanggungjawab. Dengan demikian jender PPN menarik untuk dikaji, apakah memungkinkan wanita menjadi PPN?. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengapa belum ada wanita sebagai PPN; mendapatkan kepastian hukum jika wanita sebagai wali hakim; menggambarkan wanita yang berkerja di Departemen Agama; dan mendiskripsikan wacana jender dalam Departemen Agama. Jenis penelitian ini adalah library research yang bersifat deskriptif analitis. Data dianalisis secara induktif, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. salah satu tugas PPN adalah menjadi wali nikah, sementara mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab Syafi’i menganggap wali nikah harus ada dalam pernikahan serta dilakukan oleh laki-laki. Hal ini menyebabkan PPN adalah laki-laki. 2. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 bab 1 pasal 1b menyatakan wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Berdasarkan peraturan tersebut sebenarnya tidak ada ketentuan harus laki-laki untuk menjadi wali hakim. 3. Seorang wanita yang cakap dan mampu bertindak sebagai PPN berhak untuk menduduki jabatan PPN, karena tugas utama PPN adalah petugas pencatat akad nikah, sementara tugas wali hakim bisa diserahkan pada tokoh masyarakat setempat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item